Bertemu Kepala Daerah se-Sulsel, Sekprov: Gubernur Bisa Anulir Kebijakan Bupati/Wali Kota

Jumat, 26 Juli 2019 14:02

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemprov Sulsel kini punya kuasa, hingga ke tingkat kabupaten kota. Mereka bisa merubah kebijakan kepala daerah yang dianggap bersoal.Itu disampaikan oleh Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani dihadapan kepala daerah saat Rapat Percepatan Reformasi Birokrasi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 26 Juli. Menurut Hayat, Gubernur punya kewenangan hingga merubah atau menganulir kebiajakan bupati/wali kota.Menurutnya, aturan tersebut ada dalam PP 33 tahun 2018. Dimana Sekprov punya peran sebagai sekretaris gubernur. Mereka berhak mengevaluasi bahkan menganulir kebijakan dari bupati/wali kota yang dianggap bermasalah atau bertentangan dengan pemerintah.“Gubernur ini wakil pemerintah pusat, yang mengontrol daerah. Ketika terjadi apa-apa itu tanggung jawab gubernur. Seperti di Makassar, gubernur berhak melakukan evaluasi,” bebernya kepada FAJAR, usai pembukaan acara tersebut.Menurutnya PP ini masih jarang diketahui oleh kepala daerah. Apa yang dilakukan pemprov, kata Hayat, bukanlah arogansi. Melainkan upaya pemprov untuk melakukan pembenahan di jajaran pemerintahan.Acara rakor tersebut memang dihadiri beberapa kepala daerah, ada Bupati Barru, Suardi Saleh, Bupati Luwu Utara Indah Putri, Wali Kota Palopo, Judas Amir, Wali Kota Parepare Taufan Pawe dan beberapa kepala daerah lain. (ful)

Komentar


VIDEO TERKINI