Era Soeharto Pilih Menteri Tak Ribet

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam beberapa pekan terakhir, pembicaraan seputar bursa calon menteri di Kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin semakin ramai.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengingatkan agar Jokowi – Ma’ruf agar tidak sembarangan memilih menteri. Ini penting untuk agar orkestrasi kabinet bisa berjalan baik.

Arbi Sanit, menilai Jokowi saat ini terbebani oleh tuntutan parpol dan nonparpol yang harus diakomodasi. Ini seperti terjadi saat awal memimpin pemerintahan pada 2014, yang akhirnya Jokowi menerapkan politik kompromi.

“Kalau terlalu banyak kompromistis seperti sekarang yang dilakukan Jokowi, ya dia akan berisiko untuk tak sukses seperti yang diinginkan,” kata Arbi, Kamis (25/7).

Arbi membandingkan pemilihan menteri pada masa kepemimpinan Presiden kedua RI Soeharto. Sejauh pengamatannya, Pak Harto yang mendapat julukan Bapak Pembangunan itu tidak terlalu mensyaratkan banyak hal saat menunjuk calon pembantunya.

“Pertama, (calon menteri) adalah orang yang bisa dia percaya, orang yang setia pada dia. Jadi, dia milih orang yang paham melakukan tugas itu. Kedua, profesional. Jadi kesetiaan dan kemampuan,” ujar Arbi.

Arbi mengatakan, kesetiaan dan kemampuan selalu menjadi tolok ukur wajib dimiliki kandidat menteri oleh Pak Harto.

Adapun syarat terakhir yakni mereka yang berasal dari Golkar. Menurut Arbi, untuk ketentuan yang terakhir itu, Soeharto betul-betul konsisten pada pengaderan partai pendukungnya.

Arbi melihat, komitmen yang dipegang Soeharto berbuah manis. Terutama dalam menunjang kerja-kerja pemerintahan di era orde baru. “Stabilitas politiknya terjamin, stabilitas pemerintahan terjamin, dan tujuan-tujuan pemerintah, program-program pemerintah terlaksana seefektif mungkin,” ucapnya.

Dia menilai konsistensi Pak Harto itulah yang membuat orkestrasi kabinet berjalan sesuai keinginan, terutama dalam menggenjot pembangunan di Tanah Air. Artinya, kata Arbi, akan berbeda ceritanya jika Soeharto sembarangan memilih menteri. Arbi melihat pemerintahan Soeharto paling stabil sepanjang sejarah Indonesia.

Sementara, Pengamat politik sekaligus CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, menyebutkan terdapat tiga nama menteri yang pantas masuk kembali pada jajaran kabinet baru Presiden Joko Widodo. “Saya melihat beberapa orang punya prestasi yang bagus membantu presiden pada kabinet, dan seharusnya bisa dilanjutkan ke periode berikutnya,” kata Hasanuddin.

Pertama yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sejak pertama menjabat ia mulai berakselerasi, terutama soal menekan jumlah pencurian ikan di teritorial laut Indonesia.

Kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang selama periode jabatanya di Kabinet Kerja pertama, ia dianggap mampu menjaga kondisi fiskal dan defisit anggaran.

Presiden Soeharto berbincang dengan Try Soetrisno, Wapres RI

Ketiga, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dia dinilai berhasil merealisasikan misi pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama yang fokus terhadap pembangunan infrastruktur.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai empat menteri ekonomi wajib diganti dan tidak layak dipertahankan. Keempat menteri ekonomi itu menurut dia adalah menteri perdagangan, menteri koordinator perekonomian, menteri perindustrian, dan menteri BUMN.

“Menteri perdagangan wajib segera diganti karena kebijakannya tidak pro pengusaha dalam negeri misalnya soal gempuran impor besi baja China. Mendag juga sedang dalam proses penyidikan KPK. Sebaiknya diganti karena masalah integritas sangat penting,” kata Bhima.

Bhima menerangkan, selain mendag, menko perekonomian juga dengan 16 paket kebijakannya dianggap belum efektif. “Menperin dan menteri BUMN juga masuk top list yang perlu diganti,” ujarnya.

Khusus terkait menteri BUMN, Bhima menyoroti utang BUMN yang semakin meningkat. “Itu cuma salah satu faktor (utang BUMN). Selain itu, beberapa BUMN kinerjanya berlanjut rugi seperti PT Krakatau Steel dan Garuda. Fraud laporan keuangan Garuda tapi tanpa ada perubahan direksi juga dinilai kebijakan ganjil. Ada lagi soal pengawasan BUMN kendor seperti kasus Sofjan Basyir eks dirut PLN yang diciduk KPK,” paparnya. (esy/jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Redaksi

Comment

Loading...