Gara-gara Selebaran, Pembukaan Musda Golkar Sulsel Diwarnai Kericuhan

2 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pembukaan Musda DPD I Golkar Sulsel diwarnai kericuhan di Hotel Novotel, Jumat, 26 Juli 2019. Kericuhan bermula ketika sejumlah kelompok yang mengatasnamakan kader dan simpatisan membagi selebaran di area Musda.

Panitia Musda yang merasa terusik dengan kegiatan pembagian selebaran itu melakukan pengusiran. Hingga akhirnya aksi saling dorong tak terhindarkan.

Salah satu kader yang diusir dari area Musda yakni Wakil Sekretaris Bappilu Golkar Makassar, Hamzah Abdullah. Dia membawa ratusan selebaran itu saat Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid, memberikan sambutan.

Sekadar diketahui, selebaran yang dibagikan berisi penolakan Nurdin Halid sebagai calon ketua DPD I Golkar Sulsel. Mereka juga menilai Musda terkesan dipaksakan.

Hamzah Abdullah menyebut, penyelenggaraan Musda ini tidak berdasar pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musda Nomor 05/2016. Dalam Juklak itu diatur bahwa kepanitiaan terbentuk 15 hari kerja hingga pelaksanaan Musda.

Kata dia, dalam Juklak, proses Musda ada verifikasi dan pendaftaran bakal calon waktunya tidak sempit seperti ini. “Dengan kesan terburu-buru maka dipastikan tidak ada ruang dan waktu bagi kader Partai Golkar yang akan maju menjadi calon ketua DPD untuk ikut mempertimbangkan dan menyatakan kesiapannya maju dalam Musda tersebut,” kata Hamzah Abdullah.

Pernyataan sikap oleh sejumlah kader dan simpatisan yang tertuang di dalam selebaran tersebut, terbagi ke beberapa poin:

1. Musda Golkar terkesan disetting cepat dan terburu-buru tanpa persiapan yang matang yang didahului dengan RAPIMDA dan Rapat Pleno pengurus, sehingga munculnya SK Panitia MUSDA tanggal 17 Juli 2019, menyusul surat undangan MUSDA tanggal 22 Juli 2019 untuk penyelenggaraan MUSDA tanggal 26-27 JUli 2019, hanya berselang 9 hari (sementara berdasarkan JUKLAK Partai GOLKAR tentang penyelenggaraan MUSDA ”bahwa kepanitiaan terbentuk minimal 15 hari kerja hingga penyelenggaraan MUSDA.”

2. Pencalonan Bapak NH sebagai ketua DPD Partai GOLKAR Sulsel sebagaimana yang di beritakan di media terkendala dalam tahapan pencalonan sabagaimana syarat yang tertulis dalam JUKLAK DPP Partai GOLKAR nomor: JUKLAK -5/DPP/GOLKAR/VI2016 pada ayat ke 10; Tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus keatas dan kebawah yang duduk sebagai anggota (DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota) mewakili Partai Politik lain atau menjadi pengurus Partai Politik dalam satu wilayah yang sama. (sementara sebagai catatan MUSDA bahwa bapak Rahman Halid saudara kandung bapak Nurdin Halid adalah Caleg DPR-RI 2019 Dapil Sulsel 1 dari partai PKB)
Selain itu, saatnya Partai GOLKAR dipimpin oleh pemimpin yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang bersih dan terbuka, sebagaimana yang tertuang dalam JUKLAK Partai GOLKAR bahwa bakal calon mesti memenuhi kriteria diantaranya; memiliki pretasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.

3. Secara kualitas dari masa ke masa GOLKAR Sulawesi Selatan pasca Reformasi menunjukan trend yang baik dari segi perolehan suara pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali, semantara saat ini prestasi kepemimpinan PLT Bapak NH megalami penurunan dari hasil pemenangan pada pemilu 2019 dimana Partai GOLKAR Sulawesi Selatan mengalami penurunan jumlah perolehan kursi dari pemilu 2014, bahkan usungan partai golkar dalam PILPRES juga kalah secara lokal di Sulawesi selatan.

4. Untuk menjaga netralitas penyelenggaraan MUSDA, maka panitia pengarah (Sterring Commite) semestinya ditempati oleh kader atau pengurus yang tidak memiliki suara penuh dalam penyelenggaraan MUSDA, sementara saat ini ada 2 orang Sterring Commite yang juga adalah ketua PLT DPD Kabupaten (Bantaeng dan Sinjai), sebagai pemegang suara penuh MUSDA Partai GOLKAR. Hal tersebut untuk mengeliminasi konflik interest dalam masa sidang yang akan digelar, karena panitia pengarah adalah mandate tertinggi kebijakan sidang.

Berdasarkan pendapat dan pokok pikiran tersebut maka kami kader dan simpatisan Partai GOLKAR Sulawesi Selatan menyatakan sikap:

1. Menolak Bapak Nurdin Halid sebagai calon ketua umum DPD Partai GOLKAR Sulsel.
2. Meminta Kepada DPP Partai GOLKAR untuk segera mengadvice penyelenggaraan MUSDA IX DPD Partai GOLKAR Sulsel secara terbuka dan berkeadilan bagi seluruh kader partai GOLKAR Sulawesi Selatan. (rul)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...