Koalisi Gemuk Tak Sehat, Pemerintahan Berpotensi Koruptif dan Kurang Kontrol

Minggu, 28 Juli 2019 08:24

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Banyaknya partai yang masuk ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dinilai kurang sehat dalam negara demokrasi. Koalisi gemuk juga berpotensi membuat perilaku koruptif muncul. Bahkan, kurangnya pengawasan dari oposisi bisa membuat pemerintahan kurang kontrol.Direktur Eksekutif Indo Polling Network, Wempy Hadir, mengatakan bahwa koalisi gemuk berpotensi menyulitkan Jokowi lima tahun mendatang. Koalisi partai-partai pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sudah cukup ideal.“Koalisi gemuk hanya akan menyulitkan Jokowi dalam melakukan koordinasi. Koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf saja sudah bisa dikatakan besar dan mayoritas di parlemen. Kuncinya, koalisi ke depan harus efektif dalam jalankan berbagai kebijakan strategis untuk kepentingan negara,” kata Wempy di Jakarta, Jumat (26/7).Menurut Wempy, terlalu berisiko jika Jokowi memang ingin merangkul partai-partai yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ketika Pilpres 2019. Wempy menjelaskan, membagi posisi menteri bukan perkara mudah. Tidak tertutup kemungkinan bakal terjadi perbedaan pandangan di dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf yang dari awal berjuang total.Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, memberi sinyal bahwa koalisi partai pengusung Jokowi-Ma’ruf tidak membutuhkan partai oposisi untuk bergabung dalam barisan pendukung pemerintah. Dia mempertanyakan manfaat politik jika partai oposisi bergabung.“Apa manfaatnya? Apa sumbangsihnya untuk pemerintah saat ini? Saya belum lihat manfaatnya dari sisi politik,” tegas Johnny. Menurutnya, parpol yang kini berada di koalisi sudah memegang suara mayoritas di parlemen. Sehingga tidak membutuhkan parpol di luar koalisi untuk bergabung.

Komentar


VIDEO TERKINI