Koalisi Gemuk Tak Sehat, Pemerintahan Berpotensi Koruptif dan Kurang Kontrol

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Banyaknya partai yang masuk ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dinilai kurang sehat dalam negara demokrasi. Koalisi gemuk juga berpotensi membuat perilaku koruptif muncul. Bahkan, kurangnya pengawasan dari oposisi bisa membuat pemerintahan kurang kontrol.

Direktur Eksekutif Indo Polling Network, Wempy Hadir, mengatakan bahwa koalisi gemuk berpotensi menyulitkan Jokowi lima tahun mendatang. Koalisi partai-partai pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sudah cukup ideal.

“Koalisi gemuk hanya akan menyulitkan Jokowi dalam melakukan koordinasi. Koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf saja sudah bisa dikatakan besar dan mayoritas di parlemen. Kuncinya, koalisi ke depan harus efektif dalam jalankan berbagai kebijakan strategis untuk kepentingan negara,” kata Wempy di Jakarta, Jumat (26/7).

Menurut Wempy, terlalu berisiko jika Jokowi memang ingin merangkul partai-partai yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ketika Pilpres 2019. Wempy menjelaskan, membagi posisi menteri bukan perkara mudah. Tidak tertutup kemungkinan bakal terjadi perbedaan pandangan di dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf yang dari awal berjuang total.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, memberi sinyal bahwa koalisi partai pengusung Jokowi-Ma’ruf tidak membutuhkan partai oposisi untuk bergabung dalam barisan pendukung pemerintah. Dia mempertanyakan manfaat politik jika partai oposisi bergabung.

“Apa manfaatnya? Apa sumbangsihnya untuk pemerintah saat ini? Saya belum lihat manfaatnya dari sisi politik,” tegas Johnny. Menurutnya, parpol yang kini berada di koalisi sudah memegang suara mayoritas di parlemen. Sehingga tidak membutuhkan parpol di luar koalisi untuk bergabung.

Meskipun demikian, dia tidak menepis kemungkinan ada pertimbangan lain dari Jokowi untuk tetap mengajak partai oposisi bergabung dalam koalisi. Sebelumnya, PDIP juga menilai sebaiknya tidak ada lagi penambahan di partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, jika ada penambahan partai akan membuat koalisi menjadi gemuk dan tidak lincah. “Saya kira kekuasaan itu kalau terlalu gemuk justru tidak lincah. Kita menghindari terjadinya obesitas kekuasaan. Sehingga saya rasa dengan koalisi yang ada tentu sudah efektif di pemerintahan ke depan,” terang Andreas.

Menurut Andreas, saat ini koalisi sudah lebih dari cukup. Sehingga tidak perlu ada penambahan partai koalisi. ” Kita butuh juga ada kekuatan politik lain di luar pemerintahan untuk menjaga check and balance,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tetap optimis jika Gerindra akan konsisten menjadi partai oposisi. Menurutnya, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati merupakan bagian dari kerukunan dalam berpolitik. Pertemuan dua tokoh politik senior tersebut juga tak bisa langsung dimaknai sebagai koalisi.

PKS juga masih terus membangun komunikasi dengan Gerindra agar tetap konsisten menjadi oposisi. Lebih lanjut ia mengatakan, apapun keputusan Prabowo, Gerindra dan PKS tetap akan bersahabat.

Karena menurutnya, setiap partai memiliki keputusan sendiri sesuai dengan komunikasi di pihak internal partai. “Berbeda pilihan bukan berarti bermusuhan. Tetap bersahabat. Saya sendiri tetap memilih menjadi oposisi. Karena oposisi itu baik dan mulia,” tegas Mardani. (FIN)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar