Hak Politik Terpidana Korupsi Mendesak Dicabut

FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Hak politik terpidana korupsi sudah mendesak dicabut. Pasalnya, mereka tidak jera melakukan korupsi meski sudah pernah dipidana.

Salah satu contohnya, Bupati Kudus, Muhammad Tamzil pernah divonis satu tahun penjara terkait korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005. Namun kini Tamzil kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap.

Hukuman terhadap Tamzil yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi tidak membuat efek jera terhadap dirinya. Pakar hukum menyarankan agar terpidana korupsi dapat dicabut hak politik setelah menjalani pidana pokok.

“Sebenarnya hukuman pidana itu tidak akan pernah menjerakan pelaku koruptor, itu adalah tindakan agar publik berpikir-pikir untuk tidak melakukan korupsi. Tindakan politik terhadap pejabat itu adalah jangan hanya pidana, tapi juga harus dihilangkan hak politiknya,” kata Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari saat dikonfirmasi, Senin (29/7).

Feri menuturkan, pencabutan hak politik dilakukan agar para praktisi politik atau penyelenggara negara yang terjerat tindak pidana korupsi, tidak lagi mencalonkan sebagai kepala daerah muapun legislator.

“Sehingga tidak ada lagi yang mencalonkan. Karena demokrasi kita seperti ini. Semua kursi bisa dibayar,” tegas Feri.

Oleh karena itu, untuk mempertegas usulan ini perlu juga komitmen dari penyelenggara Pemilu untuk tidak meluluskan calon kepala daerah maupun legislator kembali menjadi kandidat. Hal ini agar mereka tidak mengulangi hal yang sama jika kembali duduk di posisi kepala daerah maupun legislator.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...