Hak Politik Terpidana Korupsi Mendesak Dicabut

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Hak politik terpidana korupsi sudah mendesak dicabut. Pasalnya, mereka tidak jera melakukan korupsi meski sudah pernah dipidana.

Salah satu contohnya, Bupati Kudus, Muhammad Tamzil pernah divonis satu tahun penjara terkait korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005. Namun kini Tamzil kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap.

Hukuman terhadap Tamzil yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi tidak membuat efek jera terhadap dirinya. Pakar hukum menyarankan agar terpidana korupsi dapat dicabut hak politik setelah menjalani pidana pokok.

“Sebenarnya hukuman pidana itu tidak akan pernah menjerakan pelaku koruptor, itu adalah tindakan agar publik berpikir-pikir untuk tidak melakukan korupsi. Tindakan politik terhadap pejabat itu adalah jangan hanya pidana, tapi juga harus dihilangkan hak politiknya,” kata Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari saat dikonfirmasi, Senin (29/7).

Feri menuturkan, pencabutan hak politik dilakukan agar para praktisi politik atau penyelenggara negara yang terjerat tindak pidana korupsi, tidak lagi mencalonkan sebagai kepala daerah muapun legislator.

“Sehingga tidak ada lagi yang mencalonkan. Karena demokrasi kita seperti ini. Semua kursi bisa dibayar,” tegas Feri.

Oleh karena itu, untuk mempertegas usulan ini perlu juga komitmen dari penyelenggara Pemilu untuk tidak meluluskan calon kepala daerah maupun legislator kembali menjadi kandidat. Hal ini agar mereka tidak mengulangi hal yang sama jika kembali duduk di posisi kepala daerah maupun legislator.

“KPU-nya sudah mau, Bawaslu-nya tidak mau, putusan Bawaslu yang melarang. Penyelenggara Pemilu sendiri tidak kompak melindungi warga negara dari orang-orang yang pernah menjadi koruptor untuk tidak kembali terpilih,” tukas Feri.

Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan staf khususnya, Agus Soeranto, ternyata pernah sama-sama dihukum penjara. Keduanya menjalani hukuman penjara dalam dua kasus.

Tamzil dipenjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004, yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus.

Giliran Citra Kirana Digoda Rezky Aditya

“Sekolah SK”

Deng Ical-Rachmat Noer Saling Puji di Talkshow Donor Darah

Tamzil divonis bersalah dengan hukum 1 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Tamzil dipenjara hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Kedungpane, Semarang, pada Desember 2015.

Belum genap setahun menjabat Bupati Kudus periode 2018-2023, Tamzil ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (26/7). Tamzil pun ditetapkan sebagai tersangka dugaan terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.

Sebagai penerima, Tamzil dan staf khususnya, Agus Soeranto, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...