Amnesti Baiq Nuril Diharap Jadi Momentum Revisi UU ITE

Selasa, 30 Juli 2019 14:06
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pemberian Amnesti Baiq Nuril oleh Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi dari banyak pihak. Di antaranya adalah, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).“Kami MaPPI FH UI dan ICJR mengapreasiasi langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Pemberian amnesti ini menegaskan bahwa perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan hal penting dalam penyelenggaraan negara,” kata Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/7).Namun, Maidina berharap proses panjang sampai dengan pemberian amnesti ini tidak harus terjadi jika ada perbaikan yang dilakukan. Bisa dimulai dari revisi UU ITE, hingga evaluasi berkala aparat penegak hukum untuk menjamin terlindungannya korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana.“Amnesti ini harusnya bisa menjadi momentum untuk dilakukan perbaikan atau revisi pada UU ITE,” ujarnya.Diketahui, keputusan untuk memberikan Amnesti terhadap Baiq Nuril merupakan tindak lanjut atas proses hukum yang dialami oleh mantan guru honorer SMAN 7 Mataram itu. Karena Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril.Putusan tersebut memperkuat putusan pengadilan sebelumnya, yakni putusan Mahkamah Agung yang menghukum Baiq Nuril dengan pidana 6 bulan penjara dan denda 500 juta subsidier 3 bulan kurungan.“Kasus ini sebetulnya adalah tamparan keras kepada Pemerintah, bahwa sistem peradilan pidana telah gagal melindungi warga negara,” tegas Maidina.

Komentar


VIDEO TERKINI