Bupati Kudus Diduga Patok Tarif Jual Beli Jabatan

Rabu, 31 Juli 2019 - 10:19 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang diduga melakukan praktik jual beli jabatan terus didalami Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksinya, Tamzil bersama staf khususnya, Agus Soeranto alias Agus Kroto. KPK menduga Tamzil mematok tarif kepada calon pejabat yang ingin menduduki jabatan tertentu.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, hasil penggeledahan dan pemeriksaan saksi yang dilakukan di Kudus menguatkan indikasi tersebut. Namun, Febri belum dapat memerinci besaran tarif-tarif itu.

”Kami memang menemukan semacam tarif untuk mengisi jabatan tertentu,” ungkapnya kemarin (30/7).

Tarif tersebut, kata Febri, diduga merupakan kesepakatan antara bupati dan calon pejabat. Besarannya bergantung pada jabatan yang diinginkan. Tarif untuk jabatan eselon II berbeda dengan eselon III dan IV.

Koopssus TNI 80 Persen Pengintai, 20 Persen Penindak

Ini Tujuh Pejabat di Pemkab Barru yang Dimutasi Hari Ini

Calon Menteri Golkar Sudah di Kantong Airlangga Hartanto

”Jadi, tergantung dengan posisi dan kewenangan mereka (pejabat, Red),” ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Terkait dengan rangkaian penyidikan di daerah, Febri menjelaskan bahwa KPK telah menggeledah beberapa ruangan dan kantor dinas di lingkungan Pemkab Kudus. Juga memeriksa sebelas orang sebagai saksi dalam perkara suap pengisian jabatan di Kudus pada Senin (29/7).

Sebagaimana diketahui, Bupati Kudus M. Tamzil ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (27/7). KPK menyangka Tamzil menerima suap pengisian jabatan Rp 250 juta. KPK berencana menuntut Tamzil dengan hukuman maksimal saat sidang nanti. Sebab, Tamzil berstatus residivis kasus rasuah.

Bupati Kudus, Muhammad Tamzil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dia diamankan bersama delapan orang lainnya karena diduga terlibat suap pengisian jabatan.

Hidayat Nur Wahid: PKS di Luar Kabinet, Tak Perlu Dicurigai

Selamat Jalan Pejuang KKN Afrika Selatan!

Tamzil diketahui belum lama menjabat sebagai Bupati. Dia baru dilantik pada September 2018 lalu bersama wakilnya, Hartopo. Harta yang dimiliki Tamzil dan terakhir kali dilaporkan tercatat hampir Rp 1 miliar.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 17 Januari 2018 yang diambil dari https://elhkpn.kpk.go.id, total kekayaan Tamzil berjumlah Rp 912.991.616.

Jumlah tersebut terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Tanah dan bangunan seluas 227 meter persegi dan seluas 230 meter persegi di Kota Semarang yang didapatkan dari hasil sendiri senilai Rp 633.071.000.

Sementara aset bergerak yang dimiliki, antara lain alat transportasi berupa mobil merek Nissan Termo yang didapatkan dari hasil sendiri senilai Rp 270 juta. Dia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 9.920.616. Serta tidak tercatat memiliki surat berharga dan utang. (jp)

Loading...