Bupati Kudus Diduga Patok Tarif Jual Beli Jabatan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang diduga melakukan praktik jual beli jabatan terus didalami Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).

Dalam aksinya, Tamzil bersama staf khususnya, Agus Soeranto alias Agus Kroto. KPK menduga Tamzil mematok tarif kepada calon pejabat yang ingin menduduki jabatan tertentu.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, hasil penggeledahan dan pemeriksaan saksi yang dilakukan di Kudus menguatkan indikasi tersebut. Namun, Febri belum dapat memerinci besaran tarif-tarif itu.

”Kami memang menemukan semacam tarif untuk mengisi jabatan tertentu,” ungkapnya kemarin (30/7).

Tarif tersebut, kata Febri, diduga merupakan kesepakatan antara bupati dan calon pejabat. Besarannya bergantung pada jabatan yang diinginkan. Tarif untuk jabatan eselon II berbeda dengan eselon III dan IV.

Koopssus TNI 80 Persen Pengintai, 20 Persen Penindak

Ini Tujuh Pejabat di Pemkab Barru yang Dimutasi Hari Ini

Calon Menteri Golkar Sudah di Kantong Airlangga Hartanto

”Jadi, tergantung dengan posisi dan kewenangan mereka (pejabat, Red),” ujar mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Terkait dengan rangkaian penyidikan di daerah, Febri menjelaskan bahwa KPK telah menggeledah beberapa ruangan dan kantor dinas di lingkungan Pemkab Kudus. Juga memeriksa sebelas orang sebagai saksi dalam perkara suap pengisian jabatan di Kudus pada Senin (29/7).

Sebagaimana diketahui, Bupati Kudus M. Tamzil ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (27/7). KPK menyangka Tamzil menerima suap pengisian jabatan Rp 250 juta. KPK berencana menuntut Tamzil dengan hukuman maksimal saat sidang nanti. Sebab, Tamzil berstatus residivis kasus rasuah.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah

Comment

Loading...