Ibu Kota Baru Butuh Lahan Seluas Kota Surabaya

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ibu kota baru sudah pasti berada di Pulau Kalimantan. Namun, lokasi pastinya masih dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan instansi lain.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemilihan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota baru sudah diputuskan beberapa waktu lalu. “Kalimantannya mana, nanti kita sampaikan,” ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Sumatera Utara kemarin (30/7).

Kalimantan dipilih setelah presiden meninjau langsung alternatif lokasi yang disiapkan sebagai ibu kota baru awal Mei lalu.

Yakni kawasan Bukit Soeharto yang terletak di antara Kota Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Lalu wilayah Bukit Nyuling di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Jokowi mengatakan masih menunggu hasil pengkajian yang dilakukan Bappenas. Dia berharap kajian yang disampaikan sudah komprehensif. Bukan hanya soal desain, tapi juga berbagai aspek lain. Misalnya kebencanaan, ketersediaan air, dampak ekonomi, kondisi demografi, sosial politik, hingga isu strategis pertahanan dan keamanan.

Presiden tidak ingin pengkajian dilakukan setengah-setengah dan tergesa-gesa. Namun, Jokowi juga berharap pengkajian tidak terlampau lama. Dia ingin hasilnya bisa diketahui pada Agustus mendatang.

“Semuanya harus komplet. Kita tak ingin tergesa-gesa, tetapi diputuskan secepatnya,” imbuh mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memprediksi ibu kota baru akan menampung 1,5 juta penduduk untuk tahap awal.

Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah aparatur sipil negara (ASN) pusat serta pegawai legislatif, yudikatif, dan legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sedangkan aparat Polri-TNI diperkirakan sekitar 25.000 jiwa.

Ibu kota baru akan menempati lahan seluas 40 ribu hektare atau hampir sama dengan luas Surabaya yang sekitar 35 ribu hektare. Untuk membangun berbagai gedung di lahan seluas itu, diperkirakan dibutuhkan dana Rp466 triliun.

“Jadi, memang pemindahan ibu kota ini bukan hal baru. Rencana ini pernah diangkat Presiden Soekarno dan Soeharto. Presiden Jokowi menginginkan ini bukan hanya wacana lagi, tapi konkret,” ungkap Bambang.

Asap Rokok Penyebab Utama Kanker Paru-paru

Anggaran Bengkak, KPU Makassar Ogah Transparan

Foto Menakjubkan, Singa Laut Jatuh ke Mulut Ikan Paus

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, setiap pilihan lokasi ibu kota memiliki peluang dan risiko. Salah satu faktor utama pemilihan Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota adalah ketersediaan lahan yang luas. “Kalau di Jawa, mencari lahan yang luas kan sudah tidak ada,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden kemarin.

Selain tanah yang luas, posisi Kalimantan terbilang strategis karena berada agak ke tengah Indonesia. Daerah yang posisinya tepat di tengah-tengah Indonesia adalah Kota Mamuju, ibu kota Sulawesi Barat. Provinsi tersebut juga menjadi salah satu kandidat ibu kota baru selain Kalimantan Tengah, Timur, dan Selatan.

JK mengingatkan, ada risiko-risiko yang harus diwaspadai dalam pemindahan ibu kota. “Di Kalimantan lahan gambut banyak, bisa terbakar,” lanjut tokoh kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan, itu.

Apalagi, ada banyak lubang galian bekas tambang. Khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu, pemilihan ibu kota harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pembangunannya juga akan memakan tempo yang panjang.

Karena itu, sampai saat ini kajian masih terus dibuat. Belum ada keputusan final di mana persisnya lokasi ibu kota baru. “Kalau (sudah) jelas perencanaannya, baru bisa masuk APBN (2020),” tambahnya.

Di pihak lain, pengamat tata kota Yayat Supriatna berpendapat bahwa membangun kota di kawasan baru memang memiliki sejumlah keuntungan. Salah satunya, pemerintah bisa menyusun ulang tata kota.

Istri Sandiaga Uno Dilirik Gerindra Cawalkot Tangerang Selatan

Wapres JK Akui Pemerintah Tak Sukses Berantas Korupsi

Prabowo Subianto Kirim Karangan Bunga ke Kediaman Orang Tua Ichsan YL

“Kita bisa membuat konsep sesuai kebutuhan. Jika ingin membuat kota yang berbasis green city, konsep jaringan air bersih, jalan, sampah, dan sebagainya dapat dikonsep secara matang sejak awal,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Namun, lanjut Yayat, di sisi lain, pemerintah tetap harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Antara lain, kawasan tersebut tidak boleh terlalu jauh dari kota eksisting yang nanti berfungsi sebagai pendukung.
“Memang fasilitas seperti rumah sakit, restoran, dan hotel itu bisa dibangun. Tapi, itu butuh waktu. Nanti jutaan orang menengah ke atas yang pindah ke ibu kota baru tetap butuh fasilitas tersebut,” tambahnya.

Selain itu, demi mengakselerasi dengan pertumbuhan ibu kota baru, Yayat setuju dengan rencana yang pernah disampaikan Bappenas. Bahwa pemerintah ingin ibu kota baru dekat dengan bandara dan pelabuhan.

“Tentu saja itu sangat penting. Kota sebagai pusat kegiatan harus didukung sistem jaringan pelayanan dan akses transportasi yang strategis,” tuturnya. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...