Kepala Pengadilan Militer Diberhentikan, Punya WIL

Rabu, 31 Juli 2019 - 08:37 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kepala Pengadilan Militer di Makassar berinisial HM diberhentikan dengan hormat Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Selasa, (30/7).

Hakim HM diberhentikan lantaran terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), karena mempunyai hubungan terlarang dengan perempuan yang masih bersuami. Dengan istilah lain, HM memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL)

“Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi pemberhentian dengan hormat,” kata Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY, Joko Sasmito dalam keterangannya, Rabu (31/7).

Susunan MKH terdiri atas Joko Sasmito selaku ketua majelis. Sementara anggota majelis, Sumartoyo, Aidul Fitriciada Azhari, Farid Wajdi yang mewakili KY. Sementara MA diwakili Desnayeti, Hidayat Manao, dan Yasardin.

Dalam keterangan MKH menyatakan, Hakim HM dilaporkan mempunyai hubungan terlarang dengan perempuan yang masih bersuami. Selain itu, hakim terlapor juga melakukan intervensi terhadap pemeriksaan terlapor, serta melakukan penyalahgunaan wewenang saat HM bertugas sebagai hakim kepala Pengadilan Militer di Makassar.

Muslim Uighur di Xinjiang, Ini Klaim Terbaru Tiongkok

Pemain Bokep Buron Polisi Inggris Diringkus di Bali, Ini yang Ditemukan di Kamarnya

Penjara Altamira Rusuh, 57 Tewas dan 16 Terpenggal

Berdasar laporan dan fakta persidangan, MKH memutuskan bahwa Hakim HM terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim angka 2 dan angka 3 jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hal itu membuktikan bahwa hakim dari semua badan peradilan, termasuk hakim militer yang melanggar kode etik, maka diberikan sanksi tegas. Hakim terikat pada ketentuan perilaku yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“KY terus mendorong para hakim dari semua badan peradilan untuk dapat menjaga perilakunya, baik di dalam maupun di luar dinas, serta tegas dalam melaksanakan KEPPH,” pungkas Joko Sasmito

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, MH belum memberikan keterangan atas putusan dari MKH tersebut. (jp)

loading...