Mendikbud Larang Pengangkatan Guru Honorer Lagi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Mendikbud, Muhadjir Effendy melarang pemerintah daerah mengangkat guru honorer, untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik.

Menurut Muhadjir, Jika masih ada pemda yang merekrut guru honorer untuk menutupi kekurangan jumlah guru, maka penyelesaian masalah honorer tidak akan pernah tuntas.

Saat ini, kata Mendikbud di sela-sela rakornas pengadaan aparatur negara (ASN) 2019 di Jakarta, Selasa (30/7), pemerintah berupaya menuntaskan masalah guru honorer yang ada.

Untuk guru honorer usia di atas 35 tahun, arah penyelesaiannya ke PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

“Sudah harus dihentikan pengangkatan guru honorer. Yang ada ini mau kami selesaikan. Nanti kalau diangkat terus, tidak habis-habis nanti,” ucapnya.

Untuk memenuhi kekurangan guru, Muhadjir menyarankan memperpanjang masa kerja guru yang sudah pensiun.

Gajinya bisa diambil dengan dana BOS. Begitu sudah ada pengangkatan ASN baik melalu CPNS maupun PPPK, pensiunan guru ini diberhentikan.

Dia menambahkan, tahun ini akan merekrut guru CPNS maupun PPPK. “Mau lewat CPNS silakan. Jadi kalau melalui CPNS terbuka. Baik guru honorer maupun honorer termasuk fresh graduate boleh bersaing. Untuk PPPK, khusus honorer. Bahkan Februari 2019 untuk K2, tahap dua juga K2,” tandasnya.

Sekadar tahu, Banyak guru honorer K2 tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama. Pemicunya, nilai ambang batas (passing grade) terlalu tinggi.

Polres Banyumas Rekonstruksi Kasus Mutilasi PNS, Tersangka Peragakan 87 Adegan

KPK Sayangkan Politikus Nasdem Tak Patuh Hukum

Mayat Pria Ditemukan di Ladang Tebu, Hidung Keluarkan Darah

Merujuk Peraturan Menteri PAN-RB 4/2019, nilai ambang batas seleksi PPPK yang ditetapkan adalah 65 poin. Nilai tersebut bersifat kumulatif dari tiga kelompok ujian. Yakni, kelompok ujian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural.

Selain itu, pemerintah menetapkan nilai minimal untuk kompetensi teknis adalah 42 poin. Kemudian, jika sudah memenuhi kriteria ambang batas tersebut, pelamar PPPK harus mendapatkan nilai minimal tes wawancara 15 poin.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi beberapa waktu lalu  menjelaskan, banyak guru honorer yang sudah lolos sertifikasi. Namun, mereka gagal mencapai passing grade saat mengikuti seleksi PPPK. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...