Revisi UU Pilkada Digulirkan KPU, Targetnya Eks Koruptor

Rabu, 31 Juli 2019 13:56
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Revisi UU Pilkada digulirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wacana itu untuk mencegah mantan narapidana kasus korupsi maju di Pilkada 2020.Menurut Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, wacana ini kembali dugulirkan karena Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang pernah menjadi terpidana korupsi kembali mengulangi perbuatannya. Akibatnya Tamzil pun diciduk KPK.“Gagasan ini bisa terus digulirkan, sehingga bisa diakomodasi,” ujar Pramono kepada wartawan, Rabu (31/7).Menurut Pramono saat ini yang ideal adalah melakukan revisi UU Pilkada bersama dengan DPR. Sebab ia menilai apabila hanya memakai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Maka ada pihak-pihak yang keberatan. Sehingga mengajukan gugatan di Mahkamah Agung (MA).‎Bahkan Pramono meyakini, nantinya MA akan membatalkan PKPU tersebut. Sehingga nasibnya sama dengan PKPU Nomor 20/2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019.“Sudah bisa diduga, dibatalkan di MA. Itu kan problem real yang kita hadapi ke depannya,” katanya.Oleh sebab itu, saat ini juga dibutuhkan peran dari partai politik yang punya kesamaan tidak ingin mengusung mantan terpidana kasus korupsi yang menjadi calon kepala daerah.‎”Sehingga kalau partai politik tingkat pusatnya menyetujui otomatis mereka tidak akan mengajukan calon-calon yang memang mantan napi koruptor,” ungkapnya.Pramono berujar, alasan KPU tidak ingin mantan terpidana kasus korupsi menjadi kepala daerah karena si koruptor tersebut telah menghianati sumpah yang diberikan kepadanya.

Pemkot MoU dengan PMI, Pj Wali Kota Makassar: Semua SKPD Wajib Mendonor Darah

Komentar


VIDEO TERKINI