Cegah Radikalisme dengan Edukasi

Kamis, 1 Agustus 2019 - 13:24 WIB

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR–Pejabat perguruan tinggi memberi respons beragam terhadap permintaan Kemenristekdikti, agar kampus mendata akun medosos mahasiswa, dosen hingga stafnya.

Pembantu Dirketur III Bidang Kemahasiswaan PNUP, Lidemar Halide memandang wacana ini terlalu berlebihan. Menurutnya, radikalisme memang akut di kalangan kampus, tetapi metode pendataannya dianggap terlalu mendalam sehingga bisa mengganggu Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kalau hanya memonitoring, wajar saja. Namun, jika berpatokan pada media sosial itu tidak tepat. Sebab, sifat latah mahasiswa sering muncul. Misalnya, ketika terjadi masalah di negara Palestina, dengan mudahnya mahasiswa memposting rasa berbela sungkawanya. Apakah itu sudah dianggap radikalisme?,” katanya, Selasa, 30 Juli.

Kata Lidemar, radikalisme harus diatasi dengan edukasi yang lebih baik. Dimulai dengan pemahaman tentang tolerasi dan hidup bersama di tengah keberagaman kepada para dosen, kemudian diajarkan kepada mahasiswa.

“Gunakan metode yang dialogis, bukan dogmatis. Kalaupun memang ada mahasiswa yang terpapar radikalisme, sebaiknya dilakukan pembinaan,” sambungnya.

Deputi Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unifa, Mujahid mengungkapkan, mendata akun media sosial mahasiswa, dosen, maupun pegawai tidaklah mudah. Butuh regulasi dan perangkat khusus. Apalagi, setiap orang biasanya punya lebih dari satu akun medsos dengan jenis yang sama.

“Saya juga belum melihat penting atau tidaknya (pendataan akun medsos) ini. Tetapi memang penyebaran informasi melalui media sosial sangat cepat. Hanya saja, saya belum melihat ada gejala-gejala seperti itu (radikalisme),” ungkapnya.

Meski begitu, kata dia, penyebaran radikalisme memang patut diwaspadai. Apalagi saat ini, banyak akun-akun palsu yang memanfaatkan medsos sebagai ajang menebar kebencian.

“Ini kan belum resmi. Apakah kegiatan medsos anak-anak kita sudah sejauh itu? Kalau ini memang sudah meronrong NKRI yah wajib kita mendata. Kalau masih normal-normal saja saya pikir tidak masalah,” tandasnya.

Terpisah, Ketua STIE Amkop, Dr Bahtiar Maddatuang, mengaku meskipun tidak diterapkan pendataan medsos, Ia menjamin para dosen STIE Amkop tidak ada yang terpapar paham radikalisme. Namun, Ia tetap mendukung jika ada kebijakan baru dari Kemenristekdikti.

“Kami welcome saja jika ada kebijakan seperti itu untuk mensterilkan kampus dari radikalisme. Itulah pentingnya di kampus ada mata kuliah kepribadian dan kewarganegaraan,” ungkapnya. (sul-ism-aas/lin)

loading...