Eks Kepala BPPN Bebas, KPK Bisa Gugat Perdata Kejar Rp4,5 T

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Vonis bebas eks Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Syafruddin Arsyad Temenggung tidak menghentikan upaya KPK, dalam mengembalikan kerugian negara di kasus dugaan korupsi BLBI. Sebab kerugian negara di kasus itu mencapai Rp 4,58 triliun.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Hiariej menyarankan, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya kerugian negara dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), maka KPK bisa melakukan gugatan perdata.

“UU Tipikor mengatakan, apabila ada kerugian negara secara nyata, putusan bebas, putusan lepas, tidak menghapuskan gugatan perdata. Silakan (KPK) lakukan gugatan perdata, karena ada kerugian keuangan negara secara nyata,” kata Eddy saat dikonfirmasi, Kamis (1/8).

Eddy mengatakan, gugatan secara perdata itu perlu dilakukan lantaran KPK tak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis lepas eks Kepala BPPN. Sebab sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHAP, pengajuan PK hanya bisa dilakukan terpidana atau ahli warisnya.

“Jika KPK mengajukan PK, maka hanya ada empat kemungkinan (putusan). (Syafruddin) lepas dari semua tuntutan hukum, bebas, (MA) tidak menerima tuntutan JPU atau menerapkan putusan pidana yang lebih ringan,” ucap Eddy.

Eddy memandang, memang tak ada larangan bagi jaksa untuk mengajukan PK, bahkan sudah ada yuriprudensi dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Agung. Namun Eddy menilai itu bukan terobosan hukum, melainkan melanggar asas dalam hukum dan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

“PK oleh jaksa itu bertentangan (dengan) tertib hukum,” jelas Eddy.

Dinilai Komunikasinya Bagus, Bupati Basmin Lantik Ridwan Jadi Penjabat Sekkab Luwu

Tahun Ini, Pakaian Latihan Paskibraka Sulsel Tidak Dianggarkan

KH Ma’ruf Amin Dilibatkan Susun Kabinet, Nasdem Menjamin

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, pihaknya bakal memgembalikan kerugian negara Rp 4,58 triliun dalam kasus SKL BLBI. Saat ini penyidik tengah menyusun untuk kembali mengusut lepasnya Syafruddin dari kasus BLBI.

“KPK meyakini putusan kasasi MA tidak boleh menghilangkan harapan kita untuk mengembalikan Rp 4,58 triliun itu kembali ke negara. Karena itu hak negara dan hak kita semua untuk bisa mendapatkannya,” tukas Febri.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara ini pun berbeda pendapat ( dissenting opinion ). Ketua Majelis Salman Luthan menilai perkara ini masuk pada ranah pidana, sepakat dengan putusan dari Pt DKI yang menghukum Syafruddin 15 Tahun penjara.

Sedangkan Hakim anggota I Syamsul Rakan Chaniago menilai perkara ini masuk pada ranah perdata, Hakim anggota II Mohamad Askin menilai perkara ini masuk pada ranah administrasi. Kendati demikian, Syafruddin tetap divonis lepas dari tuntutan hukum. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...