Kemendagri Tak Terbitkan Izin FPI, Ini Respos Senayan

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) belum juga menerbitkan izin surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). Ini memicu perdebatan berbagai pihak.

Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali mengatakan sebenarnya Indonesia sudah ada Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam UU itu, sudah diatur soal ormas yang diizinkan dengan persyaratan-persyaratannya.

Karena itu, Amali menyarankan FPI untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur UU. Kalau memenuhi persyaratan, Amali yakin izin FPI pasti akan diterbitkan Kemendagri yang dipimpin Tjahjo Kumolo tersebut.

“Saya kira dipenuhi saja syarat-syaratnya. Kalau syaratnya dipenuhi akan diizinkan, kalau tidak dipenuhi (tidak diizinkan),” kata Amali di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

PSI Ikhlas Dukung Jokowi Meski Tak Dijatah Kursi Menteri

PDIP Jamin Pembentukan Pengurus DPD Tanpa Politik Uang

Minyak Kelapa Dicampur Madu Baik untuk Perawatan Bibir

Politikus senior Partai Golkar itu yakin bahwa pemerintah tidak mengistimewakan ormas apa pun. Menurut dia, perlakuan terhadap semua ormas harus sama.

“Bahaya kalau sampai buat perbedaan, nanti akan datang orang minta keistimewaan. Jadi, konsistensi pemerintah akan dilihat,” jelasnya.

Menurut Amali, pemerintah juga harus menaati ketentuan yang ada di dalam UU Ormas. Kalau syarat itu terpenuhi, maka pemerintah boleh memberikan izin.

“Kalau tidak terpenuhi dan pemerintah memberi izin, maka pemerintah akan dianggap melanggar,” katanya.

PSI Ikhlas Dukung Jokowi Meski Tak Dijatah Kursi Menteri

PDIP Jamin Pembentukan Pengurus DPD Tanpa Politik Uang

Petinggi BUMN OTT KPK, Serikat Pekerja Bilang Memalukan

Juru bicara Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak ikut berkomentar terkait nasib perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang belum juga diterbitkan Kemendagri.

Dahnil berkomentar atas nama pribadi lewat akun Twitternya @Dahnilanzar, pada Rabu malam (31/7), Pukul 21.41 WIB. Dahnil menilai, sangat naif bila alasan tidak memberikan perpanjangan izin FPI karena dianggap tidak Pancasilais.

“Mhn maaf, bagi saya naif, bila alasan untuk tdk memberikan izin kpd FPI krn dianggap tdk pancasilais,” cuit Dahnil.

Mantan koordinator jubir pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno di Pilpres 2019 ini mendasari pandangannya, karena melihat FPI selama ini aktif merawat nilai-nilai Pancasila.

“Krn faktanya mrk ikut merawat Pancasila bersama2 anak bangsa lainnya,” kata Dahnil. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...