Pendataan Akun Medsos Dituding Berlebihan

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR-– Rencana Kementrerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendata akun media sosial (medsos) warga kampus, termasuk mahasiswa mendapat respons beragam.

Bagi mahasiswa, rencana tersebut dianggap berlebihan. Bahkan,mengangapnya hal yang tidak tepat, karena kondisi kampus saat ini masih tergolong kondusif. Indikasi melakukan tindakan radikalisme melalui medsos pun dinilai berlebihan.

Rencana tersebut digulirkan Kemenristekdikti untuk mencegah penyebaran
radikalisme

Salah seorang mahasiswa Universitas Fajar (Unifa), Erwin Atmajaya mengemukakan, imbauan Menteri Ristekdikti, Mohamad Nasir mesti ditinjau lebih lanjut. Sebab, itu bisa mematikan gagasan dan wacana-wacana mahasiswa di kampus karena selalu dianggap melakukan tindakan radikalisme. Utamanya melalui medsos.

“Menurut saya kurang wajar, karena mahasiswa akan merasa terpantau setiap aktivitasnya di medsos. Dampaknya, mahasiswa akan enggan melakukan kegiatan literasi berbau kritis lewat medsos, atau mengkritisi kebijakan, karena takut dianggap terpapar paham radikalisme,” tegas mahasiswa Ilmu Komunikasi itu, Selasa, 30 Juli.

Dia mencontohkan, wacana seputar ilmu pengetahuan yang mungkin harus dikaji secara mendalam, seperti ideologi, agama, dan budaya melalui medsos. Wacana seperti itu, menurut Erwin, bisa saja itu ditafsirkan sebagai upaya penyebaran radikalisme bila dicemaskan secara berlebihan.

Ketua Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMIKI) Pengurus Perguruang Tinggi (PPT) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Nurkhalis menilai, rencana pendataan akun medsos ini sebenarnya tepat dilakukan. Hanya saja, ada juga segelintir orang yang pasti merasa dirugikan dan dibatasi hak dan kebebasannya dalam bermedsos.

“Yang dikhawatirkan juga, jangan sampai ini adalah salah satu pola politik yang akan menguntungkan pihak tertentu,” ungkap mahasiswa angkatan 2016 itu.

Menurutnya, untuk mencegah penyebaran radikalisme, pemerintah harusnya lebih gencar membuat kebijakan yang dapat menanamkan rasa nasionalisme sejak dini di bangku pendidikan. Apalagi, kata dia, moral masyarakat saat ini cenderung menurun. Itu juga harus mendapatkan perhatian khusus.

“Tenaga pengajar diberikan upah yang cukup, sehingga mereka hanya fokus untuk mendidik anak bangsa, tidak terbagi lagi pikirannya untuk mencari nafkah di tempat lain,” sarannya.

Hal sama diungkap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNM, Bahrul. Menurutnya, jika itu dilakukan, maka sudah menyentuh ke ranah pribadi. Menurutnya, Kemenristekdikti tak seharusnya membatasi seseorang dalam menentukan paham atau ideologinya.

“Di kampus itu ya memang ruang tumbuh berkembangnya ideologi. Dan jika dibatasi, saya pikir itu melanggar aturan dan konstitusi negara sendiri,” ungkapnya.

Bahrul mempertanyakan isu pendataan tersebut. Katanya, kenapa harus dengan cara melacak akun medsos? Dalam artian akun pribadi untuk menangkal radikalisme. “Seolah-olah pemerintah kehabisan cara sampai harus dengan cara menyentuh rana persoalan dan privasi masyarakat,” akunya.

Sebelumnya, Mohamad Nasir menyatakan, ini adalah upaya lain pemeriksaan, selain memberikan pemahaman terus menerus terkait Pancasila dan bela negara. Adapun dalam praktiknya, kampus hanya akan sebatas melakukan pendataan saja.

“Saya ingin pendataan dosen, pegawai, juga mahasiswa, siapa yang terpapar radikalisme. Jangan sampai terjadi radikalisme yang marak terjadi sekarang,” kata Nasir, di Kantor Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Juli. (*)

REPORTER-AAS-ISMAN-SULKIFLY
EDITOR NURLINA ARSYAD

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...