Silang Pendapat Pejabat Kemendagri Soal Pelantikan Pejabat Pemkot Makassar

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Silang pendapat pejabat Kemendagri mengenai pelantikan pejabat di Pemkot Makassar mulai menuai masalah. Perizinan ditelaah ulang hingga penyusunan APBD perubahan terhambat.

Ketua Badan Anggaran DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengakui KUA PPAS APBD 2020 sudah diterima. Akan tetapi, yang paling mendesak untuk dibahas adalah APBD perubahan. Idealnya usulan program sudah masuk akhir Juli ini. Termasuk, program yang sangat bersentuhan dengan publik.

Pemicunya, kata politikus Partai Demokrat ini adalah perubahan komposisi pejabat. Di mana, para pejabat harus kembali melakukan penyesuaian. “Kami harap eksekutif segera memasukkan usulan di perubahan. Setelah itu, baru dibahas KUA PPAS 2020. Toh ini untuk kepentingan publik,” tambahnya.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Makassar, Abdul Rasyid mengakui perubahan komposisi pejabat menjadi salah satu hambatan dalam mengusulkan APBD perubahan. Hal ini dikarenakan, pejabat baru termasuk kepala OPD baru berkantor awal pekan ini.
Bahkan, kata dia, ada yang baru menggelar serah terima jabatan. “Belum sempat melakukan penyesuaian. Kalau petunjuk kepala BPKD sebelumnya, usulan APBD Perubahan sudah didorong ke legislator,” bebernya.

Keterlambatan ini, kata dia, memang akan berdampak luas. Sangat mempengaruhi program pembahasan anggaran yang lain. Apalagi jadwal pelaksanaan anggaran perubahan terbatas. Di mana, waktu yang diberikan hanya tiga bulan, hingga berakhirnya tahun anggaran, Desember nanti.
Pun sejauh ini pihaknya juga belum mendapat petunjuk dari Plt Kepala BPKD yang juga Asisten II Bidang Perekonomian, Sittiara Kinang. “Saya lihat belum ada perintah untuk pembahasan. Sebetulnya sudah lewat waktunya,” tambahnya.

Salah seorang kepala OPD yang menolak disebutkan namanya, mengaku dampak atas perubahan komposisi pejabat ini sangat besar. Mereka yang kembali, harus melakukan penyesuaian konsep program untuk kemudian diusulkan dalam draft APBD perubahan.

Pejabat yang terkena dampak dari adanya silang pendapat pejabat di Kemendagri itu mengaku pejabat sebelumnya sudah berlari kencang. “Tiba-tiba melambat. Semua konsep di APBD Perubahan dan dalam KUA PPAS sudah disusun. Cuma itu tadi, kembali mundur ke belakang,” tegasnya.

Andi Bukti Djufri yang kembali menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Makassar, bakal mengevaluasi seluruh perizinan yang sudah diterbitkan pejabat sebelumnya. “Saya baru mau panggil kepala bidang untuk cek perizinan. Yang tidak sesuai aturan. Besok (hari ini) kami rapat bersama dahulu,” paparnya.

Sebetulnya, kata dia, perizinan yang diteken kepala dinas pendahulunya, tetap sah. Tidak perlu ada perizinan yang dianulir. “Hanya mengevaluasi saja kalau ada yang tidak sesuai aturan. Yang tidak sesuai aturan ini yang akan diperiksa. Semua akan dipaparkan kepala bidangnya,” tambahnya.

Sekretaris Kota Makassar, M Ansar menegaskan, pengembalian posisi idealnya tidak menghambat kinerja pelayanan. “Pejabat sebelumnya dan pejabat sekarang harus sama-sama bekerja dan jalin komunikasi. Kegiatan di OPD harus tetap berjalan seperti biasa,” jelasnya.
Asal tahu saja, pelantikan yang dilakukan wali kota sebelumnya, M Ramdhan Pomanto sudah mendapat izin dari kemendagri. Dirjen Otoda Kemendagri yang juga Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, memberinya izin.

Hanya saja, pasca Soni Sumarsono pensiun dan posisinya Dirjen Otoda Kemendagri dijabat Plt Akmal Malik, pelantikannya disebut tidak melalui izin Kemendagri. Hal ini yang mendasari pejabat yang telah dilantik dibatalkan dan diisi pejabat lama. (*)

Reporter Andi Syaeful
Editor Amrullah B Gani

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...