Menguak Masa Depan KPK RI

Oleh : Andi Cibu Mattingara, SH

Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan

 

Pascareformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan signifikan. Seiring dinamika yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang sangat heterogen.

Salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menjamin salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan rakyat, melalui lembaga ini diharapakan KPK bertindak sebagai lembaga yang dapat mengembalikan kerugian negara dan sebagai upaya penindak maupun mencegah perilaku korupsi.

Pembentukan KPK dapat dilihat dari dua aspek latar belakang yakni pertama, korupsi merugikan keuangan negara, merugikan ekonomi negara dan menghambat pembangunan ekonomi nasional. Kedua, karena lembaga yang berwenang menangani korupsi sebelum adanya KPK dinilai belum efektif dan efisien. Dua Aspek inilah yang menjadi dasar latar belakang hadirnya KPK yang memiliki kewenangan luar biasa.

Landasan yuridis lahirnya KPK dapat dilihat dalam Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), jika kita menelaah ketentuan UU tesebut, KPK memiliki kewenangan yang luar biasa karena selain sebagai lembaga penindak juga sebagai lembaga pencegahan dan supervisi atau monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, untuk itu dalam melaksanakan fungsinya KPK memang harus bergerak secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Fungsi dan kewenangan KPK yang sangat luar biasa, oleh karena itu orang-orang yang masuk ke dalam komisioner juga harus luar biasa agar dapat menjamin tegaknya hukum dan pemberantasan korupsi yang selaras pada misi negara Indonesia melalui Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Tidak dapat dipungkiri jika orang yang masuk ke dalam KPK tidak berintegritas dan profesional maka sudah dipastikan masa depan KPK akan suram.

KPK pada periode selanjutnya 2019-2023, melalui keputusan Presiden tertanggal 17 Mei 2019 telah menetapkan 9 orang Panitia Seleksi (Pansel), diketuai langsung oleh Yenti Gernasih dan 8 orang anggota. Dari 9 Pansel inilah nantinya  bertugas  menyeleksi para calon komisioner KPK.

Adapun 376 orang telah mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPK dari berbagai daerah dan latar belakang profesi atau pekerjaan, terhitung sejak dibukanya pendaftaran 17 Juni dan berakhir 4 Juli lalu. Jika dilihat dari jumlah peserta pendaftar sangatlah signifikan, hingga seleksi akhir sementara jumlah tersisa calon komisioner KPK yakni 104 orang, dan akan melanjutkan seleksi berikutnya pada tanggal 28 Juni hingga tahap akhir dan 10 orang nama nantinya akan keluar dibawa ke DPR untuk uji kelayakan.

Pansel ini harus menjamin jalannya seleksi secara transparan dan akuntabel, sebab jika tidak, maka KPK pada masa mendatang akan diragukan kapabilitasanya baik secara pelaksanaan fungsi maupun secara kelembagaan, karena orang-orang yang nantinya sebagai komisioner KPK harus berintegritas dan berani tanpa pilih tebang terhadap perilaku korupsi, sehingga untuk dapat mewujudkan KPK ke depan lebih baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus terlibat dalam pengawasan sebab inilah proses langkah awal yang sangat menentukan baik atau buruk KPK di masa mendatang.

Keterlibatan DPR sejauh ini sama sekali tidak ada, padahal untuk lebih menjamin jalannya seleksi calon komisioner KPK, seharusnya DPR turut andil dalam hal pengawasan terhadap Pansel agar seleksi dapat lebih terjamin transparan dan akuntabel, walapun nantinya seleksi akhir berada di DPR sebagai uji kelayakan akhir (final feasibility test), sebelum dibawa ke Presiden untuk ditetapkan sebagai komisioner KPK periode 2019-2023.

Tidak adanya pengawasan terhadap jalannya seleksi komisioner KPK tentu tidak dapat menjamin jalannya seleksi dengan baik karena dari beberapa Pansel tidak memiliki latar belakang sebagai akademikus, praktisi ataupun aktivis pemberaantasan korupsi, sehingga dari aspek kredibilitas dan etik kurang layak melakukan seleksi. Sehingga untuk mengimbangi hal tersebut, diperlukan adanya pengawasan karena tidak berintegritasnya Pansel dalam proses ini dapat memengaruhi masa depan KPK.

Pengawasan DPR terhadap Pansel dan proses seleksi sangatlah selaras pada fungsi DPR itu sendiri karena DPR merupakan represntatif rakyat yang salah satu fungsinya adalah pengawasan, hal ini juga masuk dalam prinsip ketatanegaran pengawasan dan keseimbangan (check and balance), karena penetapan 9 orang Pansel diputuskan oleh Presiden. tentu dalam ketetapan tersebut sebagai Pansel, rakyat menitikberatkan agar betul-betul bekerja dan melihat serta menyeleksi para calon komisioner KPK secara super ketat, transparan dan akuntabel. Semua harapan rakyat inilah seharusnya direpresentasikan oleh DPR dalam mengawasi Pansel KPK. (*)

 

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...