Direktur Keuangan Angkasa Pura II Terjerat Proyek Rp86 Miliar Kembangkan Potensi di Jogja, Avrist Assurance Tempati Kantor Baru Puas, Sebagian Besar Sasaran Fisik TMMD Sudah Selesai"Kalau tidak ada tenaga teknis siapa yang disuruh-suruh input data dan urus keuangan. Pemerintah harusnya berpikir, bahwa belum semua daerah punya teknologi canggih sehingga tidak butuh tenaga manual lagi," tandasnya. Pemerintah memang belum menetapkan jdwal pendaftaran CPNS 2019. Yang pasti, pada rekrutmen CPNS 2019 ini, guru dan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah menyebar surat ke instansi seluruh Indonesia sejak 17 Mei lalu, terkait usulan formasi. Peraturan juga sedang digodok sebagai dasar penyelenggaraan. Lowongan CPNS tahun ini mencapai 254.173 kursi. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat sebanyak 62.324 kursi dan sisanya disebar ke instansi daerah. Berapa kuota untuk guru dan tenaga kesehatan? Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Mudzkir belum mengetahui detailnya.”Saat ini masih menampung usulan,” ucapnya. (jpnn)
Menpan RB Diprotes Keras Honorer, Ini Pemicunya
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menpan RB, Syafruddin bahwa rekrutmen CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2019 tidak menyiapkan formasi tenaga administrasi, diprotes keras honorer K2.
Mereka menilai, jika pemerintah yang lebih fokus para formasi guru dan tenaga kesehatan dalam rekrutmen ASN 2019, berarti itu melanggar hak-hak asasi manusia. Sebab, semua WNI berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
"Kalau hanya guru dan tenaga kesehatan, mati dong tenaga administrasinya. Apa Menpan RB tidak tahu, banyak daerah butuh tenaga teknis administrasi. Apalagi sekarang usulan kebutuhan tergantung daerah, kenapa pusat melarang?" kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Maluku Utara, Said Amir, Kamis (1/8).
Bagi Said, negara sangat tidak adil memperlakukan rakyat. Seluruh honorer K2 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis sama-sama mengabdi. Para pejabat juga digaji dari rakyat sehingga harusnya tahu penderitaan honorer K2.
"Kalau tenaga teknis administrasi tidak bisa ikut seleksi PPPK, saya pastikan terjadi kesenjangan sosial. Bahkan aksi besar-besaran bisa terjadi lagi," ucapnya.
Sumarni Azis, Korwil PHK2I Sulawesi Selatan menambahkan, tenaga teknis banyak berperan dan sangat dibutuhkan. Kekosongan jabatan diisi oleh tenaga teknis dan mereka bisa menyelesaikan karena sudah andal serta berpengalanan.
