Markas Besar TNI Kerahkan Pesawat Intai Strategis ke Papua Menpan RB Diprotes Keras Honorer, Ini Pemicunya Direktur Keuangan Angkasa Pura II Terjerat Proyek Rp86 MiliarMenurut mantan Juru Bicara TKN Arya Sinulingga, Jokowi meminta parpol yang tergabung dalam koalisi tidak hanya menyerahkan satu atau dua nama yang layak menjadi menteri. Salah satu alasannya agar ada banyak tokoh yang bisa diseleksi duduk di kursi kabinet mendatang.
PDIP Ogah Tiru Cara Nasdem Minta Jatah Menteri
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- PDIP tidak mau mengikuti langkah Partai Nasdem, yang konon sudah menawarkan sejumlah calon menteri kepada Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, biarlah presiden yang menentukan siapa pembantunya tanpa ada intervensi dari partai politik.
"Bagi kami menyusun kabinet harus dengan kontemplasi, dilengkapi dengan data, profil setiap calon yang ada dan presiden punya opsi-opsi itulah yang harus dibahas. Seharusnya tidak ada tekan menekan di dalam penyusunan hal itu," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).
Hasto menyadari partai politik sebenarnya punya peran memobilisasi rakyat dalam memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin. Namun, peran tersebut bukan berarti meniadakan hak prerogatif presiden dalam memilih pembantunya.
"Presiden tetap berdaulat dan itu juga ditunjukkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri saat itu. Beliau menyusun kabinet dengan diam, dengan sunyi, tetapi bisa menghasilkan sosok-sosok berkaliber nasional dan internasional sehingga kabinet disebut the dream team kabinet yang mampu menyelesaikan krisis dimensi saat itu," ujar Hasto.
Sebetulnya, Presiden Jokowi sendiri meminta partai politik dan para relawan, menyerahkan beberapa nama yang dianggap layak menjadi menteri.
Jokowi menyampaikannya dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) pada Minggu (28/7).
