Suap Dirkeu Angkasa Pura II Diduga Bukan yang Pertama

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, suap Dirkeu PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam bukan yang pertama kalinya.

KPK telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS)‎ tahun 2019. ‎Dua tersangka tersebut yakni, Dirkeu PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), Taswin Nur.

KPK menduga pemberian suap dari PT INTI melalui Taswin Nur untuk Andra terkait proyek pengadaan BHS bukan yang pertama kalinya. KPK bahkan menduga adanya proyek lain yang juga di korupsi oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

‎”Menurut informasi bukan (pemberian suap pertama), ada beberapa kali. Dan proyeknya tidak hanya ini. Hasil dari ekspose, uang ini untuk (proyek) BHS,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/8), malam.

‎Dalam perkara ini, Andra diduga menerima uang sebesar 96.700 dolar Singapura dari pihak PT INTI yakni Taswin Nur. Uang tersebut sebagai imbalan atas upaya Andra yang telah mengawal agar PT INTI mendapatkan proyek BHS tahun 2019.

Abah Grandong yang Makan Kucing Hidup-hidup Mengira Kelinci

Gubernur DKI Ajak Distribusi Daging Kurban Tak Pakai Plastik

5,2 Juta Peserta BPJS Dinonaktifkan, Nasibnya Bakal Begini

KPK menduga Taswin Nur merupakan pegawai suruhan yang mewakili PT INTI untuk menyerahkan uang suap Dirkeu Angkasa PUra II. Diduga, Taswin diperintah oleh atasan untuk menyerahkan uang tersebut. KPK sedang membidik keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.

“TSW (Taswin Nur) adalah staf dari PT INTI. Kebetulan yang bersangkutan ini kepercayaan dari pejabat utama di sana. Tapi apa hubungannya dengan pejabat yang lain, termasuk direktur, ini belum sampai kesana,” ucapnya.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Andra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagalmana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Taswin Nur disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...