Jika Kembali Pilih Orang Partai sebagai Jaksa Agung, Jokowi Dianggap Blunder

Sabtu, 3 Agustus 2019 08:29
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyebut pos Jaksa Agung di kabinet periode kedua Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya terbebas dari sangkutan dengan partai politik.”Sebetulnya (pimpinan) kejaksaan dan mahkamah, itu memang harus dari kelompok independen yang tidak bersentuhan dengan partai politik,” kata Ubedilah ditemui di Padepokan Pencak Silat, Jalan Raya TMII, Jakarta Timur, Jumat (2/8).Menurut Ubedilah, Jokowi melakukan blunder jika menempatkan orang partai sebagai Jaksa Agung seperti di periode pertama memimpin Indonesia.Sebagai catatan, Jokowi menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung di periode pertama memimpin Indonesia. Prasetyo ialah sosok yang dekat dengan Partai NasDem.”Kegagalan terbesar dari Jokowi kemarin ialah menarik orang partai masuk ke dalam kejaksaan. Meskipun dia dulu jaksa karir. Namun, kan dia di NasDem kemudian jadi Jaksa Agung. Menurut saya itu kekeliruan,” ucap dia.Sementara itu, PDI Perjuangan menyetujui wacana kursi jaksa agung di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin nanti diberikan kepada sosok nonpartisan.Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pengisi jabatan jaksa agung harus berasal dari profesional dan memiliki pengalaman di korps adhyaksa itu.”Prinsipnya hukum harus ditegakkan dengan cara berkeadilan, esensi keadilan langsung bertanggung jawab kepada aspek kemanusiaan sesuai dengan tata tertib hukum. Enggak boleh dilakukan pelanggaran apalagi hukum hanya ditegakkan untuk kepentingan politik tertentu, itu enggak boleh,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).

Komentar