Jurus Ikat Pinggang, Antisipasi Utang

Sabtu, 3 Agustus 2019 - 12:49 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemprov Sulsel mesti mengencangkan “ikat pinggang” tahun ini. Pemangkasan besar-besaran pun dilakukan untuk belanja internal.

Pos belanja yang terkena pemangkasan mulai perjalanan dinas, alat tulis kantor, hingga makan minum. Persentase pemangkasannya sekitar 50 persen.

Sekretaris BPKD Sulsel, Junaedi mengatakan, pemangkasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota.

Jika pemangkasan tak dilakukan, kata Junaedi, pemprov berpotensi berutang sebesar Rp564 miliar untuk bagi hasil pajak daerah tahun ini.

“Potensi ini muncul jika ada ketimpangan antara pendapatan daerah dan anggaran infrastruktur. Jangan sampai, kita tidak capai target, sementara anggaran digenjot ke program pemerintah,” tambahnya.

Kendati demikian, Junaedi menampik tudingan ada pengalihan anggaran dana bagi hasil ke daerah untuk keperluan proyek pemprov. Menurutnya, mekanisme pembagian tetap sama seperti tahun sebelumnya. Tak ada yang berubah.

Pembagian dana untuk November dan Desember tahun berjalan, baru akan diberikan pada tahun berikutnya. Itu dilakukan lantaran ada proses rekonsiliasi data.

Dia mengklaim, tahun lalu pun, hanya dana bagi hasil November dan Desember yang menyeberang pembayarannya ke tahun 2019. “Berikutnya, biasanya kami berikan per bulan atau triwulan. Tak ada yang dipakai untuk kepentingan lain, semua hak daerah tetap diberikan,” bebernya kepada FAJAR. (ful/rif)