Kepemimpinan Nurdin Abdullah Digoyang, PDIP Pasang Badan

FAJAR.CO.ID,JAKARTA--Kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan tengah digoyang. Hal itu menyusul adanya penggunaan hak angket dari DPRD Sulawesi Selatan. Keputusan itu muncul seiring dengan digelarnya sidang parpipurna pada 24 Juni 2019.

Sidang hak angket ini muncul karena ada kecurigaan kejanggalan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Ada 5 poin hak angket dilakukan, seluruhnya terkait kebijakan Nurdin yang dinilai melanggar aturan. Pertama terkait pelantikan 193 pejabat. Kedua, sistem pengangkatan PNS yang dinilai tidak profesional. Ketiga, dugaan adanya korupsi dalam penempatan pejabat tertentu.

Adapula terkait pencabutan jabatan pimpinan tinggi pratama yang dianggap tidak sesuai mekanisme. Dan yang terakhir yakni pelaksanaan APBD 2019 karena serapannya masih terlalu sedikit.

Terkait itu, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai yang menaungi Nurdin akan pasang badan dan mendukung penuh kepemimpinan Nurdin. Untuk itu, PDIP meminta fraksi PDIP di DPRD Sumatera Selatan untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kami menegaskan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan, kami minta fraksi PDIP aktif melakukan lobi-lobi politik menolak hak angket melalui dialog,” kata Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8).

Hasto menuturkan, Kepala Daerah dengan Wakilnya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Sehingga komitmen itu harus dijaga bersama.

“Namanya saja wakil. Itu dimana-mana. Sehingga kesatupaduan keduanya wajib,” jelasnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...