Pemilik Tambang Keluhkan Kebijakan Sekkab Wajo

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, SENGKANG — Kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Wajo, Amiruddin menimbulkan polemik. Ia menutup tambang pasir warga, padahal berizin. Bahkan SK Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, diabaikan.

Hal tersebut dikeluhkan oleh pemilik tambang, Danni Akbar. Ia menyampaikan, tambang pasirnya di Pallae Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe terpaksa sudah tidak beroperasi sejak Selasa, 30 Juli kemarin. Itu atas perintah Amiruddin yang meminta pemberhentian untuk sementara.

“Bapak saya yang menghadap hari itu. Katanya usaha kita dihentikan dulu. Itupun hanya disampaikan secara lisan oleh Pak Sekda,” keluh Danni kemarin.

Padahal usaha tambangnya seluas 1,01 hektare tersebut, telah mengantongi berbagai jenis izin dari instansi terkait.

Seperti, pengkajian UKL-UPL oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, pada pertengahan Maret 2018 lalu.

Revisi persetujuan penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Sulsel terbit pada 7 Mei 2019 lalu.

“Awalnya luas area tambang sekitar 5 ha lebih. Tapi ada revisi penetapan wilayah sehingga dikurangi sisa menjadi 1,01 ha,” jelasnya.

Bahkan, SK Gubernur Sulsel juga telah dimilikinya, dengan No.60/I.30/PTSP/2019 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IUP produksi pasar, terbit 2 Juli lalu juga dari Dinas PM-PTSP Sulsel.

Kebijakan dikeluarkan Sekkab Wajo diakuinya menimbulkan masalah. Sebab dalam SK Gubernur Sulsel, pihaknya diwajibkan menyetor rencana kerja dan anggaran biaya kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel selama 60 hari kerja atau sampai 30 Agustus mendatang setelah SK terbit.

“Laporan rencana kerja dan anggaran biaya yang disampaikan baru sampai 29 Juli. Setelah ditutup per tanggal 30 Juli oleh Pak Sekda, sampai sekarang tidak ada laporan lagi,” sebutnya.

Dia menilai, pemberhentian sementara oleh Sekkab Wajo tidak mendasar, sebab hanya berdasar pada kekhawatiran masyarakat. Sementara pengkajian BBLK Makassar dan SK Gubernur Sulsel malah diacuhkan.

“Buktinya usaha tetap ditutup. Kalau dipikir secara logika, masa kekhawatiran yang belum terjadi dampaknya lebih dipilih. Sedangkan kita pernah melakukan pengkajian. Kan tidak bijak,” keluhnya lagi.

Sebelumnya, puluhan masyarakat dari Pallae melakukan aspirasi dengan mendatangi Gedung DPRD Wajo, Selas, 9 Juli lalu. Mereka menyampaikan ancaman dampak keberadaan tambang pasir yang beroperasi di Sungai Walennae itu.

Menyikapi hal itu, Sekkab Wajo, Amiruddin tidak menampik telah memanggil orang tua Danni. Yakni, Mustari, pada 30 Juli kemarin di Kantor Daerah Kabupaten Wajo.

“Bukan hentikan sementara maksudnya, tapi dipending. Jadi aktivitas atau pengoperasian yang ada diatas sungai (penyedotan pasir, red),” dalihnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Dia menambahkan, selain tuntutan aspirasi dari masyarakat, kebijakannya itu dilakukan atas dasar hasil Rapat Dengar Pendapatan (RDP) DPRD Wajo serta Sulsel.

“Dokumen dari pihak pemrakarsa sudah kita salin. Ini mau kita pelajari. Yang jelas kita berharap ada penyelesaian terbaik. Perusahaan segera beroperasi secepatnya dan masyarakat tidak terdampak,” tuturnya. (man)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...