Pemilik Tambang Keluhkan Kebijakan Sekkab Wajo


FAJAR.CO.ID, SENGKANG — Kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Wajo, Amiruddin menimbulkan polemik. Ia menutup tambang pasir warga, padahal berizin. Bahkan SK Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, diabaikan.Hal tersebut dikeluhkan oleh pemilik tambang, Danni Akbar. Ia menyampaikan, tambang pasirnya di Pallae Kelurahan Wiringpalennae Kecamatan Tempe terpaksa sudah tidak beroperasi sejak Selasa, 30 Juli kemarin. Itu atas perintah Amiruddin yang meminta pemberhentian untuk sementara.”Bapak saya yang menghadap hari itu. Katanya usaha kita dihentikan dulu. Itupun hanya disampaikan secara lisan oleh Pak Sekda,” keluh Danni kemarin.Padahal usaha tambangnya seluas 1,01 hektare tersebut, telah mengantongi berbagai jenis izin dari instansi terkait.Seperti, pengkajian UKL-UPL oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, pada pertengahan Maret 2018 lalu.Revisi persetujuan penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Sulsel terbit pada 7 Mei 2019 lalu.”Awalnya luas area tambang sekitar 5 ha lebih. Tapi ada revisi penetapan wilayah sehingga dikurangi sisa menjadi 1,01 ha,” jelasnya.Bahkan, SK Gubernur Sulsel juga telah dimilikinya, dengan No.60/I.30/PTSP/2019 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IUP produksi pasar, terbit 2 Juli lalu juga dari Dinas PM-PTSP Sulsel.Kebijakan dikeluarkan Sekkab Wajo diakuinya menimbulkan masalah. Sebab dalam SK Gubernur Sulsel, pihaknya diwajibkan menyetor rencana kerja dan anggaran biaya kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel selama 60 hari kerja atau sampai 30 Agustus mendatang setelah SK terbit.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...