Pemilik Tambang Keluhkan Kebijakan Sekkab Wajo


“Laporan rencana kerja dan anggaran biaya yang disampaikan baru sampai 29 Juli. Setelah ditutup per tanggal 30 Juli oleh Pak Sekda, sampai sekarang tidak ada laporan lagi,” sebutnya.Dia menilai, pemberhentian sementara oleh Sekkab Wajo tidak mendasar, sebab hanya berdasar pada kekhawatiran masyarakat. Sementara pengkajian BBLK Makassar dan SK Gubernur Sulsel malah diacuhkan.”Buktinya usaha tetap ditutup. Kalau dipikir secara logika, masa kekhawatiran yang belum terjadi dampaknya lebih dipilih. Sedangkan kita pernah melakukan pengkajian. Kan tidak bijak,” keluhnya lagi.Sebelumnya, puluhan masyarakat dari Pallae melakukan aspirasi dengan mendatangi Gedung DPRD Wajo, Selas, 9 Juli lalu. Mereka menyampaikan ancaman dampak keberadaan tambang pasir yang beroperasi di Sungai Walennae itu.Menyikapi hal itu, Sekkab Wajo, Amiruddin tidak menampik telah memanggil orang tua Danni. Yakni, Mustari, pada 30 Juli kemarin di Kantor Daerah Kabupaten Wajo.”Bukan hentikan sementara maksudnya, tapi dipending. Jadi aktivitas atau pengoperasian yang ada diatas sungai (penyedotan pasir, red),” dalihnya saat ditemui di ruang kerjanya.Dia menambahkan, selain tuntutan aspirasi dari masyarakat, kebijakannya itu dilakukan atas dasar hasil Rapat Dengar Pendapatan (RDP) DPRD Wajo serta Sulsel.”Dokumen dari pihak pemrakarsa sudah kita salin. Ini mau kita pelajari. Yang jelas kita berharap ada penyelesaian terbaik. Perusahaan segera beroperasi secepatnya dan masyarakat tidak terdampak,” tuturnya. (man)

KONTEN BERSPONSOR

Komentar