Pengamat: Pemakzulan Masih Jauh

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Panitia Khusus (Pansus) angket akan menggelar sidang terakhir, Senin, 5 Agustus, hari ini. Anggota pansus diharap tidak kehilangan stamina.

Pakar Pemerintahan Unhas, Adnan Nasution mengatakan, pansus hak angket DPRD Sulsel sudah separuh perjalanan. Publik pastinya berharap tidak ada anggota pansus yang masuk angin. Apalagi rawan terjadi tarik ulur kepentingan.

Pansus ini, kata dia, terbentuk karena kerja-kerja politik. “Ya, rawan ada yang masuk angin. Jadi bisa kehilangan stamina, kendur tujuannya,” ungkapnya, Minggu, 4 Agustus.

Mencermati perjalanan pansus, ia melihat banyak pihak terkait, seperti pengusaha atau kontraktor belum bisa dihadirkan di persidangan. Hal ini, tentunya bisa membuat persepsi negatif terhadap kinerja pansus. Selain itu, sidang yang digelar tertutup.

“Meski permintaan terperiksa, harusnya tegas saja sidang mesti terbuka. Agar tidak timbul kecurigaan. Dan terpenting, pengusaha yang disebut-sebut dalam kasus fee sedianya harus dihadirkan,” bebernya.

Anggota pansus, juga mesti konsisten sampai ada rekomendasi yang dihasilkan. Seperti menuntaskan dugaan dualisme kepemimpinan, isu Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), permainan tender, pemberian atau penerimaan fee proyek, pencopotan pejabat, dan kebijakan kontroversial lainnya. Jangan melebar.

“Ini juga bentuk ujian untuk pemerintahan NA-ASS di awal periode. Berhasil di Bantaeng, kan tidak ada jaminan di Sulsel. Nah, ini harus dikawal legislator. Jangan kehilangan tahu karena ada kepentingan nanti,” tegasnya.

Ruang Pemakzulan Nihil

Pakar Hukum Tata Negara UMI Makassar, Hamzah Bahar menuturkan dari sisi keilmuan, tak ada ruang untuk melakukan impeachment atau pemakzulan terhadap pemerintahan. Menurutnya, pembentukan hak angket ini disebutnya terlalu jauh.

“Idealnya, sebenarnya cukup pakai hak interpelasi. Hak angket itu baru dilakukan ketika penegak hukum buntu. Sementara ini kan tidak ada tindakan crime sebenarnya,” bebernya.

Misalnya, kata dia, apabila ada dugaan tindakan KKN atau penyalahgunaan anggaran, mestinya DPR melapor saja atau mendorong ke penegak hukum. Kemudian, terkait mutasi pejabat, ini juga dampaknya hanya ke individu yang dicopot bukan ke masyarakat luas.

“Individu yang keberatan silakan ke PTUN. Itu jalurnya. Tetapi, kan tidak ada. Saya khawatir pansus ini hanya buang-buang anggaran. Lucu-lucuan saja,” terangnya.

Apalagi kata dia, hak angket ini terkesan dipaksakan. Kendati demikian, karena sudah terlanjur berjalan, pansus harus menuntaskan kerjanya. Meski disebutnya membuat pemerintahan jadi gaduh dan menghambat pembangunan.

“Saya menilai dari sisi keilmuan tidak ada ruang untuk pemakzulan. Apalagi kita bukan sistem parlementer. Tetapi, presidensil (presidensial). Kepala daerah dipilih langsung, bukan lagi dipilih parlemen,” tegasnya. (fik/abg-zuk)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...