Istana Ogah Dialog dengan FPI, Pentolan HTI: Pemerintah Menganut Ideologi Islamofobia

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Pemerintah ogah berdialog soal ideologi dengan Front Pembela Islam (FPI). Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, Moeldoko, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2019).

“Dialog? Sudah jelas, kan begitu. Enggak perlu ada dialog sepanjang oke, ikuti aturan mainnya, selesai semuanya. Apalagi yang perlu dialog,” kata Moeldoko.

Pernyataan itu disampaikannya merespons tantangan Juru Bicara FPI Slamet Maarif terhadap pemerintah untuk berdebat secara terbuka soal ideologi.

Moeldoko justru mengajak FPI agar jangan mengembangkan ideologi selain Pancasila. Hal itu menurutnya prinsip dasar yang harus dipenuhi setiap organisasi termasuk FPI.

“Jangan mengembangkan ideologi lain, sudah itu prinsipnya. Dengan tegas FPI (nyatakan), oke ideologi saya Pancasila, selesai. Perilaku-perilaku Pancasila, selesai. Apalagi yang perlu didialogkan?,” tandasnya.

Sementara itu, mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilai pemerintah menganut ideologi islamofobia. Akibatnya, kata dia, Front Pembela Islam (FPI) tak kunjung mendapatkan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga ideologi. Namun, ideologi di sini, ideologi sebutlah ideologi islamofobia,” ucap Ismail ditemui usai menghadiri acara Ijtimak Ulama dan Tokoh IV di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat, Senin (5/8).

Ismail pun menyinggung tentang diksi khilafah nubuwwah yang masuk anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI. Dia menuturkan, pemerintah yang kadung islamofobia, telah menganggap diksi khilafah berbahaya bagi negara.

“Saya pikir di situlah kenapa SKT FPI tidak turun-turun. Bahkan, mungkin tidak turun,” ucap dia.

Dia menuturkan, baru di era pemerintahan sekarang ini, perpanjangan SKT ormas milik FPI terjadi berlarut-larut. FPI bukan sekali dua kali mengajukan perpanjangan, tetapi sebelumnya tidak pernah mengalami kendala. “Wajar jika publik bertanya-tanya. Ada apa? Mengapa?” ungkap dia.

Sebelumnya anggota juru bicara FPI Slamet Maarif mengungkap pihaknya kesulitan mendapatkan SKT dari Kemendagri. Hingga saat ini, FPI belum mengantungi surat rekomendasi Kementerian Agama (Kemenag) yang menjadi prasyarat mendapatkan SKT dari Kemendagri.

Slamet pun meyakini hambatan itu disebabkan adannya konsep Khilafah Nubuwwah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI. Padahal, mereka sudah menjelaskan maksud konsep tersebut kepada Kemenag. (JPNN)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...