Menteri BUMN Didesak Mundur, Moeldoko: Ya Haknya Publik

Selasa, 6 Agustus 2019 - 07:43 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan dari sejumlah pihak agar Menteri BUMN, Rini Soemarno mengundurkan diri pascablackout-nya transmisi Ungaran – Pemalang 500 kV milik PT PLN (Persero), hanya direspons singkat oleh Istana.

“Ya publik ya haknya publik (menyampaikan aspirasi,” jawab Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).

Mantan Panglima TNI itu menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah mendapat penjelasan terkait pemadaman yang berdampak pada pelanggan di Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat.

Moeldoko juga enggan merespons saat ditanya apakah ada sanksi bagi dirut PLN maupun kememterian terkait atas kejadian itu.

“Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi. Dievaluasi dalam arti kenapa terjadi. Kan perlu ada perbaikan,” jelas Moeldoko.

Lantas apa yang membuat Presiden ketujuh RI itu tampak marah ketika beraudiensi dengan direksi PLN? Moeldoko mengatakan bahwa Jokowi mendengar keluhan masyarakat yang terganggu pelayananya.

“Yang pasti presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama dan jangan sampai kegiatan itu menganggu usaha dan seterusnya,” tandas Moeldoko.

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, Rini harus mencontoh negara-negara tetangga yang menterinya mundur atas kesalahan serupa.

DPRD Kabupaten Pekalongan Hasilkan 67 Perda

Susahnya Listrik di Pulau Terluar

KM Aviat Samudra Karam, 12 Kru Terombang-ambing di Laut

Kongres PDIP Undang SBY, Bambang: Semangatnya Merangkul

FPI, GNPF Ulama dan PA 212 Kembali ke Khitah

“Di negara lain seperti Taiwan dan Korea, biasanya direktur atau menterinya mundur. Dalam konteks ini harusnya Menteri BUMN mundur,” kata Bhima saat dihubungi, Senin (5/8).

Bhima menilai pemadaman listrik di Pulau Jawa sampai Bali khususnya Jabodetabek telah menggangu aktivitas ekonomi secara signifikan. Menurut Bhima, yang paling merugi dari perkantoran, pusat perbelanjaan dan industri manufaktur.

“Investasi di manufaktur diperkirakan akan melambat katena investor merasa pasokan energi tidak pasti. Jika mereka ekspansi pabrik tapi jaminan energi listrik tidak stabil, ya, mereka cari negara lain yang lebih siap,” kata dia.

Selain sektor tersebut, kata Bhima, rumah sakit, UMKM dan kantor pemerintahan juga terkena imbasnya. “Bisa dibayangkan pekerjaan seperti bengkel, makanan minuman yang bergantung pada listrik terganggu. UMKM juga menjadi korban yang paling rentan karena tidak semua mampu beli genset,” jelas dia. (jpnn)

loading...