Pemkab Solok Selatan Setuju Pulihkan Hak drg Romi Syofpa

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pemkab Solok Selatan akhirnya memutuskan untuk mengembalikan hak drg Romi Syofpa Ismael sebagai calon yang lolos tes pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu diungkapkan dalam rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden (KSP) kemarin (5/8). Itu sekaligus menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rapat dihadiri Wagub Sumbar, Nasrul Abit dan Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria. Selain itu, ada perwakilan lintas kementerian dan lembaga. “Kami semua bekerja dan merespons masalah ini dengan cepat dan sepakat dokter Romi bisa menjadi PNS,” kata Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani yang memimpin rapat.

Kasus Romi, jelas Jaleswari, terjadi karena Pemkab Solok Selatan salah menafsirkan definisi sehat jasmani dan rohani sebagai syarat menjadi PNS.

Dia mengharapkan masalah itu menjadi pembelajaran bagi pemda lain. Dalam pertemuan tersebut ditekankan, penyandang disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama seperti PNS lain.

“Pemda, BUMD, dan BUMN wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen,” kata Jaleswari mengingatkan.

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria mengakui kesalahan tafsir yang dia lakukan. Kini, setelah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat, pihaknya setuju dan memutuskan untuk memulihkan hak Romi menjadi PNS di daerahnya.

Pemkab Soppeng Tanggung PBI JK Non Aktif, Siapkan Anggaran Rp400 Juta

KITA BISA! Jadi Tuan Rumah yang Baik

Pasca TMMD, Sanitasi di Kalikondang Perlu Mendapat Perhatian

Menteri BUMN Didesak Mundur, Moeldoko: Ya Haknya Publik

DPRD Kabupaten Pekalongan Hasilkan 67 Perda

Sebelum rapat itu, Muzni menemui Menteri PAN-RB Syafruddin di kantornya. Dia mengantarkan berkas Romi untuk pengangkatan menjadi PNS. Rencananya, Romi ditempatkan di RSUD Solok Selatan.

Mengisi satu formasi khusus bagi penyandang disabilitas. “Kami mau mendaftarkan di RSUD. Karena berada di pusat kota dan ramai. Sehingga memudahkan drg Romi untuk beraktivitas,” ujarnya.

Selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK), Muzni meminta maaf karena membuat keputusan kontroversial. Yakni menganulir pengangkatan Romi setelah dia mengalami lemah tungkai kaki (paraplegia) sesudah melahirkan pada 2016.

Padahal Romi lulus tes CPNS dengan nilai terbaik tahun lalu dan sudah empat tahun menjadi honorer di Puskesmas Talunan, Solok Selatan. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...