Puan Maharani Ungkap Niat Pemerintah Naikkan Iuran BPJS

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih dimatangkan.

Dia menyebutkan, meskipun belum ada usulan kenaikan dari BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial), pemerintah sudah menyiapkan konsep terkait hal itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden, Jusuf Kalla juga telah memberi lampu hijau untuk kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional itu.

“Ya kami sudah mempunyai konsep ya, sudah ada dengan beberapa pemikiran, dan ada beberapa hal yang harus dilaksanakan dulu oleh BPJS,” kata Puan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8).

Mantan politikus Senayan itu mengatakan, pemerintah juga sudah mempunyai komitmen rencana kenaikan itu memang sudah harus dilaksanakan untuk bisa memperbaiki manajemen, kinerja, serta defisit BPJS.

“Tetapi bagaimana, kapan ini (dinaikkan), sedang kami matangkan dulu untuk kemudian disepakati atas persetujuan presiden sesuai Undang-Undangnya bagaimana sebaiknya pelaksanaannya,” jelas Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

JK Lantik Pamong Praja Muda IPDN

Ahmed Bin Abdul Aziz Tolak Terlibat Koalisi Militer AS-Inggris

Inspirasi Sehat Jennifer Bachdim

Javad Zarif Beber Sanksi AS karena Tolak Undangan Trump

Mantan Jubir HTI Minta Jokowi Mundur dari Kursi Presiden

Puan mengisyaratkan pemerintah tak ingin gegabah dalam memutuskan kebijakan tersebut. Harus ada argumentasi yang sesuai agar kenaikan iuran BPJS tidak memberatkan masyarakat terutama PBI (penerima bantuan iuran), yang masih jadi tanggungan pemerintah.

“Bukan berarti kenaikan itu tidak jadi tanggungan pemerintah. 96,8 juta yang ada anggota PBI di BPJS tentu saja masih menjadi tanggungan pemerintah,” tegas putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri itu.

Bagaimana soal formulasi kenaikannya? “Ya itu dia formulasinya yang masih kami matangkan untuk tidak kemudian membebani masyarakat, namun juga tidak membebani APBN,” lanjut Puan.

Selain tarif, tambah Puan Maharani, pemerintah akan me-review keseluruhan sistem di BPJS sesuai dengan rekomendasi BPKP. Baik pelayanan rumah sakit, kepesertaan, manajemen, mekanisme, bahkan sampai keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan BPJS di daerah itu juga akan ditata kembali. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...