Tamsil Linrung: PLN Harus Bertanggung Jawab

Selasa, 6 Agustus 2019 - 13:46 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), wajib beri kompensasi akibat persitiwa blackout yang menimpa sebagian besar pulau Jawa sejak Minggu, 4 Agustus kemarin.

Wakil ketua Komisi VII DPR yang membidani masalah energi, Tamsil Linrung, menyesalkan sistem di PLN yang kurang antisipatif dalam menghadapi masalah kelistrikan. Akibatnya puluhan juta rakyat dirugikan. “Komisi VII meminta pertanggungjawaban PLN. Tidak cukup hanya permohonan maaf,” ujar Tamsil, Selasa (6/8/2019) Agustus.

Menurut Tamsil aturan kompensasi akibat kelalaian PLN sudah diatur. Yaitu mengacu pada UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Lalu dijabarkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 27 Tahun 2017.

“Pada Pasal 6 sudah jelas tentang kewajiban PLN memberikan kompensasi. Angka kompensasinya juga tertuang di sana. Namun saya melihat, kompensasi dalam aturan tersebut tidak bakal bisa menutupi kerugian yang ditimbulkan” ungkapnya.

Tamsil berharap PLN berani bertanggungjawab dengan memberikan kompensasi sesuai kadar kerugian masyarakat. Karena kerugiannya bervariasi.

Tamsil mencontohkan pengusaha budidaya ikan hias koi yang melaporkan ikan mereka mati saat pemadaman. Demikian pula asosiasi pangkas rambut yang menolak permintaan maaf PLN. “Daya listrik yang dipakai pengusaha koi dan pangkas rambut, mungkin tak besar, tetapi kerugiannya bisa puluhan hingga ratusan juta, ” kata Tamsil.

PLN pun diharap Tamsil harus segera menyikapi tuntutan masyarakat. Di antaranya memberi listirk gratis selama enam bulan kepada pelaku UKM. Ini bentuk pertanggungjawaban. Bukan sekadar ganti rugi, apalagi kompensasi” ungkap politisi yang pada periode ini juga terpilih sebagai anggota DPD RI dan digadang bakal menjadi ketua. (rdi)

loading...