Mahkamah Konstitusi Kabulkan Tiga Gugatan, Ini Partainya

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus 67 gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif 2019 pada Selasa (6/8). Sebanyak 64 perkara ditolak majelis hakim konstitusi, namun ada tiga yang dikabulkan permohonannya sebagian.

Tiga gugatan yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Meski asal daerahnya sama, gugatan yang dimohonkan oleh tiga partai politik itu berbeda persoalan.

Permohonan yang dikabulkan sebagian teregistrasi dengan Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Golkar yang menyoal penetapan rekapitulasi di Dapil Bintan 3 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987 tentang hasil penetapan Pemilu 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara partai Golkar untuk anggota DPRD Bintan di daerah Bintan 3,” kata Ketua MK, Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

Dalam putusannya, MK memutuskan membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 987 tentang penetapan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten. SK ini dibatalkan sepanjang menyangkut perolehan suara Golkar di Dapil Bintan 3.

Permohonan tersebut merupakan sengketa internal antara calon anggota DPRD Bintan Amran dengan rekan separtainya, Aisyah. Amran menggugat penetapan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur.

KPU Bintan menetapkan dalam rekapitulasi berjenjang bahwa Amran memperoleh 16 suara di TPS 12, sedangkan Aisyah 7 suara. Sebaliknya, Amran mengklaim seharusnya memperoleh 34 suara, sementara Aisyah hanya 6 suara. Setelah membuka kotak suara di persidangan, MK menemukan hasil yang berbeda dengan versi KPU maupun pemohon. Amran didapati memperoleh 11 suara, sedangkan Aisyah 7 suara.

Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Partai Gerindra yang memperkarakan Dapil Kepri 4 untuk pemilihan anggota DPRD Kepri tercantum dalam Putusan MK No. 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Penggemar Westlife Dapat Pelukan Spesial dari Personel

Ustaz Adi Hidayat : Sungguh Kematian yang Sangat Indah

Hendi: Tidak Benar Warga Semarang Menolak Pendirian Gereja

Majelis Etik Golkar Dinilai Tak Jelas Fungsinya

“Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian sepanjang DPRD dapil Kepulauan Riau IV,” ucap Anwar.

Permohonan tersebut merupakan sengketa caleg internal Gerindra antara Nyangnyang Haris Pratamura dengan Asnah untuk memperebutkan kursi DPRD Kepri. Awalnya, KPU menetapkan Nyangnyang meraup 7.521 suara di Dapil Kepri 4, sedangkan Asnah 7.523 suara. Hal ini disebut terdapat pengurangan jumlah suara sebanyak 13 suara.

Dalam pertimbangannya, mahkamah mengatakan telah melakukan penyandingan formulir hasil penghitungan di TPS (C1) dan hasil penghitungan pada tingkat kecamatan. Hasil penyandingan ini disebutkan terdapat pengurangan 11 suara untuk Nyanyang dan penambahan 4 suara untuk Asnah. Menyusul pembukaan kotak suara TPS yang disoal pemohon di persidangan, MK akhirnya mengubah suara Nyangnyang menjadi 7.529 suara, sementara Asnah 7.519 suara.

Terakhir, MK mengabulkan sebagian permohonan PDIP yang juga menyoal Dapil Bintan 3. Dalam Putusan MK No. 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, perolehan suara PKS diubah dari 1.648 suara menjadi 1.645 suara.

“Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum no 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019. Sepanjang menyangkut perolehan suara partai PKS untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan di daerah pemilihan Bintan 3,” ujar Anwar.

Syamsuddin Umar: Ayam Jantan Unggul Teknik

Tuan Guru Asmuni Kecelakaan, Seperti Ini Kronologinya

Biby Alraen Pendarahan Anak Pertama, Rifky Balweel Siaga

PSM vs Persija,  Hari Pembuktian

Ayu Ting Ting : Ntar Saya Ngejar, Dia Lari

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dan pihak terkait terdapat kesesuaian antara jawaban dan dalil yang diajukan PDIP. Hal ini yaitu, dalam hasil penghitungan TPS (C1) caleg PKS mendapatkan 5 suara, bukan 8 suara.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan evaluasi terkait kesalahan pengisian formulir C1 oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan PHPU Legislatif 2019 di Kepulauan Riau.

“Ya paling bisa kami evaluasi adalah mereka harus bisa lebih hati-hati dalam melakukan rekapitulasi. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan atau upaya yang berpotensi kesalahan,” kata Komisioner KPU, Ilham Saputra.

Menurutnya, permohonan yang dikabulkan sebagian itu karena hasil formulir C1 yang berubah di formulir DA1. Dari hal itu diketahui kebanyakan kesalahan terjadi di C1 karena DA1 adalah hasil koreksi dari rekapitulasi di panitia pemilihan kecamatan (PPK). “Evaluasi kesalahan menjadi penting agar tidak kembali terjadi dalam Pilkada serentak 2020,” pungkasnya. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...