Moeldoko: Indonesia Bukan Negara Ijtimak

Rabu, 7 Agustus 2019 08:38
Belum ada gambar

Seperti diketahui, proses perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI di Kemendagri hingga saat ini belum selesai. Satu hal yang jadi permasalahan yakni tentang AD/ART FPI yang menyinggung soal khilafah. Moeldoko menegaskan FPI harus mengubahnya. “Nggak ada itu khilafah-khilafah. Kalau mau mengubah, bisa dialog. Jika nggak mau, apa yang perlu didialogkan,” tukasnya.Menanggapi hal itu, juru bicara FPI Slamet Maarif menyebut seharusnya pemerintah membuka pintu untuk dialog. Terkait kata ‘khilafah’ yang ditemukan di AD/ART, Slamet mengajak pemerintah duduk bersama agar ada pemahaman. “Makanya dialog itu perlu. Biar paham. Ini bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Jangan baca judulnya saja, tapi baca isi bukunya baru ambil kesimpulan,” jelas Slamet.Sementara itu, Direktur Organisasi Masyarakat Kemendagri, Lutfi mengatakan ada beberapa syarat administratif yang belum dipenuhi FPI. Antara lain, pengurusan SKT AD/ART yang belum ditandatangani, rekomendasi dari Kementerian Agama, dan mekanisme/rapat penyelesaian konflik internal yang tidak dipunya FPI di dalam AD/ART. Lutfi mengatakan FPI hanya mempunyai musyawarah sebagai forum tertinggi yang digelar 7 tahun sekali tanpa ada klausul lain. “Kemendagri belum masuk pengkajian ideologi FPI. Karena persoalan administrasi yang belum tuntas,” kata Lutfi.Terpisah, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan tidak boleh ada pihak yang mengubah ideologi dan bentuk negara. Menurutnya, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI telah disepakati sebagai konsensus kebangsaan. Keempatnya merupakan pilar bangsa dan bersifat final.

Komentar