Moeldoko: Indonesia Bukan Negara Ijtimak

Rabu, 7 Agustus 2019 08:38
Belum ada gambar

“Tidak boleh diutak-atik. Tidak boleh kemudian ada orang Islam di negara ini yang karena pemahaman keagamaannya ingin mengubah ideologi atau dasar negara. Dari negara kesatuan menjadi negara dengan sistem khilafah,” terang Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8).Dia mempertanyakan bentuk NKRI Syariah yang ingin diwujudkan dalam keputusan Ijtimak Ulama IV. Arsul mengatakan konsep menegakkan syariat Islam di Indonesia boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Arsul mencontohkan PPP yang selama ini membawa nilai-nilai keislaman di tataran legislasi nasional. “Kalau bersyariah dimaknai umat Islam punya keinginan untuk memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui proses legislasi, boleh saja. PPP sebagai partai Islam dari dulu memperjuangkan itu. Tujuannya menjaga legislasi agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam,” ucapnya.Terkait sistem khilafah, Arsul mengatakan gagasan tersebut bukan hal buruk. Namun, sistem khilafah tidak disepakati sebagai bagian dari konsensus kebangsaan. Karena itu, Arsul menyebut memaksa menegakkan khilafah di Indonesia bisa dijerat ancaman pidana. “Soal khilafah sebagai bahan kajian atau diskusi, silakan saja. Tapi kalau sebagai gerakan mengganti empat konsensus negara, itu sudah pelanggaran hukum pidana,” paparnya.Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi. Menurutnya, frasa yang menggabungkan Pancasila dan syariah itu sebuah upaya mengaburkan Pancasila. Itu adalah sebuah tindakan menentang ideologi bangsa Indonesia. Hasil Ijtimak Ulama IV berbahaya bagi kelangsungan NKRI

Komentar