Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Diduga Melibatkan Perusahan Internasional

Rabu, 7 Agustus 2019 07:49

FAJAR.CO.ID,JAKARTA –Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Fact-Finding Mission) mengungkap puluhan perusahaan asing dari Asia dan Eropa berisiko terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, melalui kemitraan bisnis dengan dua perusahaan, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC).Ketua tim, Marzuki Darusman, saat ditemui usai menyampaikan laporan, mengatakan dua perusahaan itu dikuasai oleh angkatan bersenjata Myanmar atau Tatmadaw, dan diduga jadi sumber pendanaan untuk operasi militer yang melanggar HAM dan hukum internasional di Rakhine.“Tujuan pokok dari laporan adalah ingin menunjukkan ada hubungan langsung antara bisnis dengan pelanggaran HAM. Selama delapan bulan meneliti, ditemukan suatu gambaran luar biasa dari jangkauan bisnis (yang dikendalikan) angkatan bersenjata Myanmar, Tatmadaw,” kata Marzuki di Jakarta, Selasa (6/8).Temuan tim pencari fakta PBB menunjukkan puluhan perusahaan asing yang membangun kemitraan dengan MEHL dan MEC di antaranya berasal dari China, India, Vietnam, Singapura, Korea Selatan, Libanon, Jepang, Malaysia, Belgia, Prancis, Thailand, Taiwan-China, Hong Kong-China, Swiss, Israel, Rusia, Ukraina, Korea Utara, Seychelles, dan Filipina.

Bagikan berita ini:
8
9
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar