Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Perlakuan Istimewa Capim KPK


FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Koalisi masyarakat sipil kembali menguak hal baru terkait seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Mereka menyebut ada indikasi ketidaksetaraan perlakuan capim oleh panitia seleksi (pansel). Salah satunya terkait pemberian nilai.Anggota koalisi masyarakat sipil Asfinawati mengungkapkan, dugaan ketidaksetaraan perlakuan itu terjadi dalam tes-tes yang dilakukan pansel.Menurut dia, pansel diduga memperlakukan capim-capim tertentu dengan cara-cara tidak adil dan berseberangan dengan prosedur. “Misalnya, dari nilai yang (diduga) tidak memenuhi,” ujar Asfinawati, kemarin (7/8).Hanya, Asfinawati belum mau membeberkan secara detail perlakuan khusus tersebut. Juga siapa oknum capim yang mendapatkan perlakuan istimewa itu.Meski demikian, dia memastikan informasi tersebut disampaikan pihak-pihak yang terverifikasi. “Tentu saja, kami harus menjaga identitas (pelapor) itu,” terang ketua umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut.Menurut Asfin, pansel harus menjawab dugaan ketidaksetaraan perlakuan tersebut dengan saling mengecek sesama anggota pansel. Asfin menyebut, saling kroscek antarpansel tentu tidak sulit dilakukan. “Karena kalau (membuktikan dugaan penyimpangan) nilai (untuk capim tertentu), seharusnya ada bukti materiilnya. Dan seharusnya diuji di antara mereka (pansel) sendiri,” tegas perempuan berkacamata itu.Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mengirim surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan kerja-kerja pansel. Menurut mereka, keengganan pansel menggunakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) telah mencederai marwah KPK dan melanggar perundang-undangan. Mereka meminta presiden mengevaluasi hal itu hingga capim-capim memperbaiki pelaporan LHKPN-nya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar