Korupsi Dana Hibah Pilwalkot Makassar, Polda Sulsel Segera Lengkapi Permintaan JPU

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penyidik Tipikor Dutreskrimsus Polda Sulsel segera melengkapi permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sekaitan dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilwalkot Makassar.

Kasus yang telah menimbulkan kerugian negara Rp Rp5,6 miliar itu telah dilakukan pemeriksaan saksi dari KPU kota Makassar sebanyak 13 Orang, kemudian rekanan, BPKAD, PPK dan PPS sebanyak 37 orang, lalu ahli Inspektorat Kota Makassar, Inspektorat KPU RI, dan Kemendagri.

Kemudian penyidik juga telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Kota Makassar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 dan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp60 miliar.

Plt Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Sutomo mengatakan, penyidik telah melimpahkan berkas perkara untuk kedua tersangka yakni, Sekretaris KPU Makassar Sabri dan mantan Bendahara KPU Habibi. Namun, JPU menilai masih ada yang perlu dilengkapi.

“Kita akan melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk JPU sebagai mana P19 dan selanjutnya segera mengirim kembali ke JPU berkasnya, dan bila telah dinyatakan lengkap (P21) Subdit III Tipikor segera akan melakukan penyerahan Tahap II,” katanya Kamis (08/08/2019).

Makanya kata Sutomo, pihaknya akan segera merampungkan berkas perkara keseluruhan kasus tersebut. “JPU minta dilengkapi pemeriksaan tambahan saksi pemberi hibah dan penerima hibah,” sebutnya.

Sekadar diketahui bahwa dalam pelaksanaan ditemukan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang tidak direalisasikan dan pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas negara atau daerah antara lain pengadaan barang jasa yang belum dibayarkan kepada penyedia jasa, pembayaran Honor PPK dan PPS yang belum terbayarkan, serta pajak yang telah dipungut mulai bulan November sampai bulan Oktober 2018 yang belum disetorkan ke kas negara. (gun)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...