Menutup Dialog, PA 212 Tuding Moeldoko Gagal Paham

Kamis, 8 Agustus 2019 - 07:53 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menutup dialog, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dinilai tidak paham dengan fungsi dan jabatannya selaku pejabat pemerintahan.

Tudingan itu menyusul sikap Moeldoko yang menutup dialog dengan Front Pembela Islam (FPI). Terlebih untuk masalah perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) FPI yang tak kunjung selesai.

Kepala Divisi Hukum Persaudaraan Alumni 212, Damai Hari Lubis mengatakan, sikap dari Moeldoko sangat lucu. “Lucu kok negarawan dari pemerintahan, malah tutup dialog,” ujar Damai kepada wartawan, Rabu (7/8).

Menurut Damai, Moledoko tidak paham dengan fungsi jabatannya.

“Serta tidak dapat memaknai arti perlunya rekonsiliasi terhadap perbedaan-perbedaan,” sambung Damai.

Sebelumnya, Moeldoko menyatakan menutup pintu untuk berdialog dengan FPI.

“Kami (Pemerintah) enggak perlu dialog, yang diperlukan adalah komitmen, apalagi yang didialogkan enggak perlu dialog. Sudah jelas semua ormas supaya berasaskan Pacasila sesuai dengan undang-undangnya,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8).

Moeldoko menegaskan tak perlu dialog dengan pemerintah untuk menunjukkan ideologi Pancasila.

“Apanya yang didialogkan, sudah jelas. Enggak perlu ada dialog. Sepanjang oke ikuti aturan mainnya selesai semua, apalagi yang perlu didialogkan,” tambah dia.

Rudal Canggih Iran Bavar-373 Siap Diluncurkan

Bandara Kualanamu Sudah Layani Penerbangan Eropa

Majelis Hakim Tipikor Ungkap Menag Terima Rp70 Juta

Aboe Bakar Al Habsy Ungkap Mbah Moen Rujukan PKS

Flyzoo Centil

Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyebut hingga kini pihaknya belum menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Front Pembela Islam (FPI).

Sebab, kata dia, FPI baru memenuhi sepuluh dari 20 prasyarat untuk mendapatkan SKT Kemendagri.

“FPI sedang ditelaah. Dari 20 persyaratan, baru sepuluh yang memenuhi syarat,” ucap Tjahjo usai menghadiri ‘Rapat Kerja Nasiomal Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional’ di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Selasa (16/7).

Mantan Sekjen PDIP itu menuturkan, dari sepuluh syarat yang belum dipenuhi, beberapa di antaranya berkaitan dengan keagamaan. Namun, Tjahjo tidak bisa merinci jenis lain dari syarat yang belum dipenuhi.

“Ya, terkait Kementerian Agama juga (syarat yang belum dipenuhi), ini kan ormas agama,” ucap dia. (jpnn)

Loading...