Nyoman Dhamantra Tak Dapat Bantuan Hukum PDIP

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Nyoman Dhamantra, anggota Komisi VI DPR RI yang terjaring OTT KPK bakal mendapat sanksi tegas PDIP. Mereka bakal dipecat dan tidak akan mendapat bantuan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap terhadap anggota Komisi VI DPR, Nyoman Dhamantra.

Nyoman terkena operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga menerima suap dari kasus impor bawang putih. Kini yang bersangkutan sudah digelandang ke gedung komisi antirasuah untuk menjalani pemeriksaan.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partai akan melakukan pemecatan terhadap Nyoman Dhamantra. Hasto menyatakan, ini menunjukkan komitmen PDIP terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kalau terkait dengan korupsi, OTT, sikap PDIP sangat jelas. Kami akan memberikan sanksi pemecatan. Tidak ada ampun,” kata Hasto di Grand Inna Bali Beach Hotel, Kamis (8/8) ‎malam.

Bahkan Hasto menjelaskan, ketua umumnya Megawati Soekarnoputri sudah memberikan arahan khusus kepada para kadernya di Kongres V PDIP. ‎Seluruh kader PDIP dilarang melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi.

“PDIP tidak mentoleransi sedikitpun terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kalau itu (pelakunya) dari kader, partai akan diberikan sanksi pemecatan,” katanya.

Kronologi OTT Politikus PDIP Nyoman Dhamantra oleh KPK

Diisukan Gabung PDIP, Nurdin Abdullah: Saya Belum Ada KTA

Komandan Garda Depan Sebut Rizieq Dijemput 11 Agustus

Ini Pesan Pangdam Diponegoro di Upacara Penutupan TMMD Kalikondang

Iduladha, Pemkab Maros Kumpulkan 36 Ekor Sapi

Tak hanya sanksi pemecatan, PDIP juga tidak akan memberikan bantuan hukum. Pasalnya, kader yang terlibat kasus korupsi telah mencoreng nama partai berlogo banteng ini.

“Langsung diberikan sanksi pemecatan dan tidak diberikan bantuan hukum,” tegasnya.

Hasto melanjutkan, ketua umumnya Megawati Soekarnoputri juga akan menandatangani surat pemecatan terhadap Nyoman. “Sudah ditandatangani Ibu Mega tinggal dikasih nama siapapun yang terkena OTT. Jadi, kami tinggal mengisi namanya saja,” ungkapnya.

Hasto menuturkan, kasus rasuah yang melibatkan Nyoman itu akan dijadikan bahan evaluasi PDIP. Misalnya untuk lebih selektif dalam melakukan rekrutmen dan pengkaderan.

“‎Kami melakukan seleksi ketat yang kira-kira tidak memenuhi kualifikasi sebagai kader tidak kami calonkan kembali,” pungkasnya.‎ (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...