Radikal(isme)

0 Komentar

Oleh Mohd Sabri AR

Tiba-tiba wacana kebangsaan kita dikerkah narasi yang mengguncang: “NKRI Syariah Berdasarkan Pancasila”. Sebilah keputusan yang lahir dari forum Ijtima Ulama dan diandaikan sangat dekat dengan ide “radikalisme.”

Sejatinya tafsir terhadap anggitan atau konsep “radikal” dan “radikalisme” khususnya ketika ditautkan dengan paham keagamaan tertentu, belakangan kian marak mewarnai percakapan publik.

Kedua istilah itu seharusnya dihidupi secara proporsional baik oleh negara maupun warga negara. Apalagi anggitan ini berakar pada tradisi Barat. Diperlukan percakapan publik yang berbasis epistemik dan sosiologis dalam konteks keindonesiaan.

Ada pandangan yang mengandaikan jika “radikalisme agama” dan “beragama secara radikal” adalah dua anggitan yang berbeda secara ontologis.

Meski kedua anggitan itu bermuasal dari kata “radix” (Latin) yang semakna dengan “akar” dalam konteks keindonesiaan, namun memiliki implikasi sosio-politik dan sosio-filosofis yang berbeda.

Itu sebab, “beragama secara radikal” misalnya, secara generik bermakna: seseorang yang beragama dan berkeyakinan berbasis pada akar keyakinannya yang kukuh. Jika demikian rumusannya, tak ada yang salah pemaknaan sosiologis seperti ini. Malah, dalam konteks Pancasila, dipayungi oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilindungi secara konstitusional, pasal 29 UUD NRI 1945.

Persoalan mengemuka, ketika “radikal dalam beragama” secara personal menjelma sebagai sebuah paham, isme, gagasan, tekad, dan untuk selanjutnya sebagai gerakan komunal “radikalisme agama” yang mengandaikan truth claim dan salvation claim secara mutlak menyusul sikap penolakan terhadap seluruh bentuk “kebenaran” dan “keselamatan” di luar garis paham yang direngkunya. Ungkapan² seperti takfiri, thogut, jihadi dan mengidealkan khilafah, demikian enteng mereka produksi dan merlontar ke ruang publik, untuk kemudian menusuk siapa saja yang tidak sehaluan paham dengan mereka.

Di titik inilah, kelompok “radikalisme agama” diandaikan sebagai gerakan yang bersifat “TSM” dan berujung tidak saja berjuang keras mengganti Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, tetapi sekaligus mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bhinneka Tunggal Ika.

Di alas nalar kesadaran ini pula, semustinya kita buka percakapan publik yang iklusif dan epistemik perihal “keindonesiaan”: sebilah kode kebangsaan yang telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...