Difasilitasi KPK, Enam Provinsi di Sulawesi MoU BPH Migas dan Pertamina Tingkatkan PBBKB

Senin, 12 Agustus 2019 - 19:34 WIB

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR –Meningkatkan pendapatan sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Enam provinsi se-Sulawesi akan menggandeng BPH Migas dan Pertamina.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pertamina dengan pemerintah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, akan dilakukan gubernur masing-masing daerah di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (13/8). Kegiatan ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Diketahui, salah satu atensi Tim Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rencana aksi pencegahan korupsi, adalah optimalisasi pendapatan daerah dari sumber pendapatan pajak BPH Migas dan PT Pertamina.

Jika dikelola dengan tertib, maka dipastikan akan memberi kontribusi dalam optimalisasi PAD.

Tim Korsupgah KPK, Linda, menjelaskan, MoU dan PKS tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data sebagai bahan pengawasan bersama, terhadap distribusi dan penyaluran migas. Sehingga, bebernya, bisa meminimalisir distribusi migas ilegal di lapangan.”Kegiatan ini juga merupakan monev pengawasan rencana aksi Tim Korsupgah KPK yang telah diagendakan,” jelas Choki.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menyampaikan, optimalisasi pendapatan daerah akan diekplorasi dari seluruh potensi sumber pendapatan daerah. Sehingga, kemampuan keuangan kita dapat terus ditingkatkan secara terukur dan berkelanjutan. (*)