Pemprov Sulsel Siapkan Rp500 M Bantuan Keuangan ke Pemda

Senin, 12 Agustus 2019 - 19:01 WIB

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR— Pemprov Sulsel menyiapkan anggaran besar untuk bantuan ke daerah. Total anggaran mencapai Rp500 miliar. Bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten/kota ini akan dialokasikan pada APBD 2020. Anggarannya meningkat dibanding tahun ini sebesar Rp300 miliar.

Skema penyaluran anggaran bantuan keuangan tahun ini memang berubah. Tahun depan, meski pemprov sudah menyiapkan pagu anggaran, pemprov tetap meminta masukan program dari setiap daerah. Berbeda dengan tahun ini, daerah baru mengusulkan program saat anggaran berjalan.

Hanya saja, pemprov tak asal memberi bantuan dana ke pemda. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyebut sudah meminta semua daerah untuk mempersiapkan program.

Ada beberapa kategori program yang menurut gubernur menjadi syarat pemberian bantuan keuangan. Syarat tersebut, kata Nurdin, seperti pembangunan infrastruktur jalan kabupaten yang sudah hancur atau rusak parah.

Perbaikan infrastruktur ini memang membutuhkan biaya besar. Akan tetapi pemda bisa sharing atau berbagi dengan anggaran bantuan keuangan dari Pemprov Sulsel.

“Terutama daerah yang menjadi kantong produksi, tetapi akses infrastruktur terbatas. Selain itu, wilayah yang punya sumber daya alam melimpah,” bebernya kepada FAJAR di rumah jabatannya, Minggu, 11 Agustus.

Layanan Kesehatan

Sektor lain yang juga bisa mendapat bantuan keuangan dari pemprov adalah perbaikan layanan kesehatan. Jika ada daerah yang hendak membangun rumah sakit, mereka juga bisa mengusulkan bantuan keuangan ke pemprov. Sifatnya anggaran sharing antara APBD pemda, APBD pemprov, hingga APBN.

Selain itu, ada juga pengembangan pariwisata serta UKM kreatif. Terutama untuk kerajinan daerah yang dinilai meningkatkan APBD. “Makanya kami minta daerah siapkan perencanaan dan akan diasistensi. Ini (pagu anggaran) harus dimanfaatkan oleh pemda,” jelasnya.

Selama merupakan program yang produktif dan punya dampak ke masyarakat, pihaknya akan membantu. Tahun ini ada 15 daerah yang mendapat jatah bantuan keuangan. Daerah yang tidak mendapat bantuan, kata Nurdin, bisa saja diberikan tahun depan.

Hanya saja, Nurdin mengaku masih ada beberapa wilayah yang menjadi fokusnya. Misalnya saja akses jalan ke Seko, yang juga membutuhkan perhatian.  “Pokoknya kita kolaborasi dengan daerah. Kami tetap meminta masukan KPK dan BPKP untuk penyalurannya,” tambahnya.

Kepala BPKD Sulsel, Andi Arwin Azis mengatakan, daerah mana saja yang mendapat alokasi bantuan keuangan daerah? “Semua bergantung pada keputusan gubernur. Meski begitu, untuk tahun ini alokasi Rp300 miliar sudah tersalur secara keseluruhan,” katanya.
Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga mengaku masih akan mengevaluasi usulan itu. Kata dia, alokasi anggaran tak boleh diberikan secara gelondongan tanpa perencanaan. Harus berdasarkan usulan daerah. (ful/rif)