Kakanwil Kemenkumham Sulbar Minta Peredaran Obat dan Makanan Diawasi

Selasa, 13 Agustus 2019 - 13:18 WIB

FAJAR.CO.ID,MAMUJU – Kakanwil Kemenkumham Sulbar Harun Sulianto Selasa ( 20/8) mengambil sumpah jabatan ka balai pengawas obat dan makanan Mamuju, Netty Nurmuliawaty Sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di aula kanwil setempat.

Sesuai peraturan menkumham no 5 tahun 2016, sebelum melaksakankan tugasnya PPNS di daerah dilantik dan mengucapkan sumpah/janji dihadapan kakanwil Kemenkumham. Dalam sambutannya Harun mengatakan bahwa kejahatan dibidang obat dan makanan berdampak serius bagi kesehatan masyarakat.

“Produksi dan penjualan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan ilegal hendaknya diawasi secara ketat,” kata Harun

Ia berharap agar peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui kepedulian terhadap Pangan Olahan yang aman serta mengajak UMKM membuat jamu/ Obat Tradisional yg aman, bermutu serta berdaya saing.

“Adanya kewenangan penindakan PPNS badan POM sesuai Perpres no 80 tahun 2017 menuntut peningkatan profesionalisme dan perlunya koordinasi dengan penegak hukum lain, seperti polri dan kejaksaan,” pinta Harun

Sementara itu ka Balai POM , Netty Nurmuliawaty usai diambil sumpahnya mengatakan bahwa saat ini BPOM Mamuju, sementara melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui Medsos terkait penggunaan kantong plastik (kantong kresek)

“Saat ini yang menjadi issu aktual tentang penggunaan kantong plastik untuk mengemas pangan terutama plastik hasil daur ulang yang dikhawatirkan berasal dari kantong plastik bekas kemasan pestisida dan zat kimia lainnya yang berbahaya bagi kesehatan” ujarnya

Selain itu, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap makanan jajanan bagi anak sekolah (PJAS) yang beberapa waktu lalu ditemukan adanya kandungan zat kimia berbahaya ( Formalin, Boraks dan Rhodamin B)

Selain itu, lebih jauh Netty Nurmuliawaty menyampaikan bahwa jajarannya sedang melakukan penyidikan terhadap pelaku pengedaran Obat, Pangan Olahan dan Kosmetik Ilegal. (*)