Majelis Etik Golkar Alat Airlangga Amankan Kursi Ketua Umum

1 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Majelis Etik Golkar yang digagas Airlangga Hartanto jelang Musyawarah Nasional (Munas), dianggap bisa membawa persepsi negatif dari masyarakat terhadap partai berlambang beringin itu.

Hadirnya badan tersebut menjelang Munas Golkar, tentu membuat internal partai dan masyarakat bertanya-bertanya. Karena itu, demi transparansi, Airlangga harus menjelaskan maksud badan tersebut.

Pengamat politik, Silvanus Alvin mengatakan, sejauh ini, pembentukan Majelis Etik tidak bisa dilepaskan gambarannya sebagai alat Airlangga untuk mengamankan kursi Ketua umum Golkar.

Hal ini pula yang membuat sebagian kader Golkar menolak dengan keras pembentukan Majelis Etik tersebut.

“Dari pemberitaan yang saya cermati, memang pembentukan majelis itu bernuansa politis sekali, karena memang dibentuk jelang pemilihan ketua umum Golkar periode mendatang. Majelis etik itu memang dibentuk pada Mei 2019, tapi saat itu tidak ada gejolak politik apa-apa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa kegaduhan baru terjadi saat ini,” kata Alvin di Jakarta.

Menurut dia, motif Airlangga membentuk Majelis Etik itu untuk menindak kader-kader Golkar yang melanggar, seperti korupsi, perlu diapresiasi.

Namun, Alvin khawatir ada agenda lain di balik lembaga itu itu, seperti digunakan untuk kepentingan politik praktis.

“Seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar,” kata Alvin.

Fitur Boomerang Seperti di Instagram Diuji Coba di WhatsApp

ASN Kerja dari Rumah, Seperti Ini Penjelasan Istana

Apple Watch Terdepan dari Kompetitornya

Demo Laser

Anggota DPR Fauzih Amro Mangkir Pemeriksaan KPK

Akademisi dari Universitas Bunda Mulia ini menyarankan Airlangga dan internal Golkar Perlu duduk bersama untuk membahas khusus tentang keberadaan Majelis Etik itu.

Pengkajian ulang Majelis Etik perlu dilakukan, kalau bisa melihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar.

“Bila sudah sejalan dengan AD/ART, maka kegaduhan tidak terjadi. Kegaduhan muncul karena ada sebuah proses yang tidak sejalan dengan aturan partai,” jelas dia.

Alvin meminta Airlangga menghentikan kegaduhan di internal Golkar. Sebab, Alvin khawatir kegelisahan dari para kader Golkar berimbas nantinya pada persepsi negatif dari masyarakat.

“Airlangga harus turun tangan mengatasi ini. Dia harus memberi jaminan bahwa Majelis Etik bukan kaki tangannya dalam melanggengkan kekuasaan di Golkar. Saya rasa ini perlu dilakukan dalam waktu dekat supaya tidak ada kesan bahwa Airlangga ini memonopoli bursa ketum golkar di Munas mendatang,” pungkasnya. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...