Rp24 M Kesalahan Belanja Pemkab Pangkep, Setahun Dinas Pariwisata Tanpa Setoran

Selasa, 13 Agustus 2019 - 09:27 WIB

FAJAR.CO.ID,PANGKEP– Selain temuan kesalahan belanja sebesar Rp24 miliar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga menemukan hal serius lainnya. Salah satunya, Dinas Pariwisata yang tanpa setoran.

Selama setahun pada 2018, Dinas Pariwisata nihil setoran ke kas daerah. Padahal di Pangkep, tak sedikit objek wisata serta penyewaan aset yang berpenghasilan.

Sekretaris Dinas Pariwisata Pangkep, Ghazali Rauf beralasan, PAD pada dinasnya yang berasal dari retribusi juga digunakan untuk operasional objek wisata. Meliput Hotel Mattampa Inn dan Pulau Camba-cambang.

“Itulah kita juga sangat hati-hati dalam hal retribusi, sebab belum ada payung hukumnya. Masih sementara digodok di DPRD terkait ranperda untuk retribusi sejumlah objek wisata,” ujarnya, Senin, 12 Agustus.

Kondisi ini sangat disayangkan Legislator Nasdem Pangkep, Muh Irwan. Kata Irwan, objek wisata Pulau Camba-cambang telah memakan banyak anggaran, namun hasilnya hingga saat ini tidak ada.

“Pulau Camba-cambang itu banyak fasilitas, namun sudah rusak, sementara hasil dan pemanfaatannya juga tidak ada. Ini yang harusnya ditindaklanjuti lagi, banyak anggaran di pulau itu yang telah dikeluarkan oleh pemkab,” sesalnya.

Sementara itu, terkait kesalahan belanja sebesar Rp24 miliar di sejumlah OPD, Pemkab Pangkap pasang badan. Pemerintah menjamin, anggaran itu tidak terbuang percuma.

Plt Sekda Pangkep, Jumliati, menyampaikan, adanya penyimpangan yang ditemukan BPK itu disebabkan perbedaan persepsi terkait hal teknis dan administrasi. “Memang nilainya ada Rp24 miliar, sebab banyak OPD yang termasuk di dalamnya. Tetapi kita pastikan uang itu tetap ada, tidak ada yang hilang. Uang tetap ada dalam anggaran,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pangkep itu.

Jumliati melanjutkan, BPK disebut dalam penilaiannnya ikut menghitung dua proyek yang sebenarnya hanya masuk dalam satu proyek pembangunan saja. “Salah satu penyebabnya itu, biasanya ada kegiatan pembangunan, dalam audit BPK itu disatukan, yang tambahan itu dianggap dua. Padahal hanya lanjutan, sehingga itu masuk temuan lagi,” pungkasnya.

Anggota DPRD Pangkep dari Komisi II, Alfian Muis menyampaikan, kesalahan belanja itu disebabkan faktor administrasi dan teknis dari OPD yang bersangkutan. Ia juga menyebut ada beberapa OPD yang terpaksa mengembalikan anggaran yang telah direncanakan. “Memang ada beberapa OPD yang tidak cermat, ini terkait administrasi dan hal teknis, itu yang ditindaklanjuti oleh dewan,” katanya. (fit/iad)