Soal Kosongnya Kursi Wagub DKI Jakarta, Begini Tanggapan Pakar Hukum Tata Negara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Kekosongan kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang telah berjalan satu tahun dan dinilai mulai mengganggu langkah percepatan pembangunan Jakarta, sebenarnya bukan hal yang sangat sulit diselesaikan. Yang paling kasat mata dari persoalan ini adalah tidak adanya ketegasan politik dari Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra.

Pernyataan tersebut terlontar dalam pembicaraan wartawan dengan pakar hukum tata negara Refly Harun, Selasa 13 Agustus. Refly mengatakan, urusan tersebut seharusnya tak perlu berlarut-larut menjadi wacana publik yang tidak produktif. “Ini kan sesungguhnya bisa diselesaikan di tingkat pusat, di tingkat Prabowonya,” kata dia.

Menurut Refly, bagaimana pun tanda tangan ketua umum partai politik—dalam hal ini Gerindra sebagai salah satu parpol pengusung calon pemenang Pilkada DKI dua tahun lalu, menjadi faktor paling penting.

Yang juga disayangkan Refly adalah tidak hadirnya kemauan politik (political will) dalam persoalan tersebut. Refly mengatakan, jika ada kemauan politik yang kuat untuk memenuhi kesepakatan, tak perlu Anies harus sendirian mengelola Jakarta hingga berbilang tahun seperti saat ini.

“Harusnya tidak susah kalau ada political will. Pastinya ada gentlemen agreement di antara parpol-parpol itu. Nah, misalnya kalau memang sudah disepakati sebagai jatah PKS, ya berikanlah kepada PKS. Memang soal begini tidak diatur dalam undang-undang, tapi ini kan bagian dari moralitas dan etika politik,” kata Refly yang menyelesaikan studi doktoralnya dengan cum laude itu.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Sonny Wakhyono


Comment

Loading...