Matinya Demokrasi di Kampus Merah

0 Komentar

*Giliran Senat FEB dan BEM Kehutanan Dibekukan

REPORTER A NUR ISMAN-SULKIFLY
EDITOR NURLINA ARSYAD

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Perguruan tinggi seharusnya menjadi pelopor kehidupan berdemokrasi bagi masyarakat, justru mencederai nilai-nilainya. Mahasiswa tak lagi bebas berekspresi, berpendapat, berkegiatan hingga mengkritik. Semua dibawah kendali birokrasi kampus.

Di Universitas Hasanuddin (Unhas), satu per satu Lembaga Kemahasiswaan (Lema) tingkat fakultas dibekukan karena berseberangan dengan keputusan rektor. Mereka menolak Peraturan Rektor (PR) yang mengatur tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa).

Setelah Fisip, kini giliran Badan Eksekutif Keluarga Mahasiswa Kehutana Sylva Indonesia (BE-KEMAHUT SI) dan Senat mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dibekukan. Lema yang dibekukan tidak bisa ikut serta dalam pelaksanaan Penerimaan Pengembangan Karakter Mahasiswa Baru (P2KMB) 2019.

Tak hanya itu, mereka pun tidak berhak menikmati fasilitas dan kucuran dana yang disiapkan oleh pihak fakultas.

Ketua Senat FEB, Andi Hendra ER mengungkapkan, PR Ormawa sangat mengintervensi serta tidak melibatkan mahasiswa dalam prosedur pembuatan dan pengesahannya. Ada beberapa asas yang tidak dipenuhi, seperti asas keterbukaan dan kejelasan rumusan.

Menurutnya, masih banyak peraturan yang abstrak dan maknanya bisa diselewengkan oleh birokrat. Itulah sebabnya mereka tak ingin menyetujui peraturan tersebut.

“Kami sempat buat draft tandingan, tapi tidak digubris. Percuma kami tanggapi, kami tidak dibutuhkan. Menghadirkan mahasiswa (pada rapat senat finalisasi PR Ormawa) hanya formalitas untuk penuhi syarat,” tuturnya.

Hak mereka dalam menyampaikan pendapat pun seolah dibungkam. “Demokrasi bukan lagi tujuan atau capaian, tetapi sebagai alat untuk penyelewengan,” geram Hendra.

Terpisah, Ketua BEM Fakultas Kehutanan, Abdurrahman Abdullah menuturkan, pembentukan PR Ormawa dan BEM Universitas murni sebagai pemenuhan PTN-BH. Semua dilaksanakan oleh birokrasi dan menyelewengkan kebutuhan setiap Lema di Fakultas.

“Demokrasi sudah hilang, tidak kelihatan lagi. Intervensi di mana-mana, misalnya sekretariat mau dipindahkan bahkan sampai pada ranah akademik dan orang tua,” keluhnya kepada FAJAR.

Ammang sapaan akrabnya menilai, meski seluruh keputusan diserahkan ke pihak Fakultas, namun tentu ada campur tangan pihak birokrasi. Dampaknya, bisa saja terjadi perpecahan antara mahasiswa yang pro dan kontra.

“Hal ini sangat rawan. Banyak melibatkan perpanjangan tangan dan bisa menimbulkan kericuhan jika setiap lema yang dibekukan sudah tidak tahan dengan sikap birokrasi,” tutupnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...