Percepat Penertiban Aset, Pemprov Sulsel Melibatkan KPK

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berupaya mempercepat penertiban aset yang dikuasai pihak ketiga. Tidak hanya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi juga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Untuk melakukan percepatan, Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani, memimpin rapat koordinasi bersama KPK, Kejati, BPN, dan Inspektorat, di Kantor Gubernur, Selasa (13/8).

Ia menyampaikan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, sejak awal menunjukkan komitmen yang jelas terhadap targetnya. Yaitu menjadikan Sulsel bisa diangkat menjadi percontohan Indonesia Baru.

"Tentunya kita semua harus memastikan mendukung semua itu," kata Abdul Hayat.

Selain dari KPK, tim dari Kejati selaku pengacara negara, juga sengaja didatangkan untuk memastikan dan membackup pemerintah melakukan akselerasi.

"Supaya apa yang kita inginkan, penertiban aset ini lebih jelas. Saya pikir kalau bukan sekarang, kapan lagi kita melakukan ini, bersih-bersih, yang tentu menunjukkan integritas kita semua," tambahnya.

Ia menegaskan, dalam beberapa hari ini Pemprov Sulsel mengurangi diskusi dan lebih memperbanyak eksekusi.

"Kita ingin eksekusinya jelas, tanpa mengurangi nilai regulasi yang kita harus jadikan faktor untuk mem-backup kita," tegasnya.

Kehadiran KPK, Kejati, BPN, dan Inspektorat dalam rapat tersebut, diharapkan dapat memperjelas arah tindakan yang lebih cerdas dan mempercepat penanganan aset pemerintah.

"Di depan mata kita, kurang lebih 2/3 aset kita yang ditangani langsung. Mungkin dari teman-teman kejaksaan nanti, yang lebih kita inginkan dengan Pak Gubernur itu adalah gedung olahraga Mattoangin," ungkapnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...