Podium : Mengapa Kita Berbohong?

0 Komentar

Mengapa Kita Berbohong?
Oleh: Hasrullah

Fenomena kebohongan adalah persoalan klasik pada setiap persidangan di pengadilan. Kebohongan dilakukan karena ingin menyelamatkan diri dari jeratan hukum, jika terbukti bersalah. Di sisi lain, kebohongan dilakukan seorang tersangka atau terperiksa dilakukan untuk melindungi diri dari pemberitaan yang menimbulkan hukum sosial, yang terkadang hukuman inilah “sangat berat” diterima karena berimbas kepada nama baik keluarga, sanak saudara, dan hubungan darah. Dampak dari hukum sosial inilah reputasi dan prestasi serta “nama besar” yang disandang jatuh “berkeping-keping”. Dan inilah yang disebut dalam perspektif komunikasi, pembunuhan karakter (Character Assassination).

Untuk menjelaskan masalah kebohongan yang di dramaturgi seorang sosok pemimpin, terkadang menggunakan bahasa dan diksi yang “kabur” dan cenderung berapologi karena tentu ada “sesuatu disembunyikan”. Ada baik diksi kebohongan kita analisis dari perspektif komunikasi, agar mempunyai pijakan akademik dan teoritis serta tidak terjebak dalam sengkarut kebohongan.

Analisis kebohongan dalam kajian komunikasi masuk dalam kategori percakapan (conversation). Percakapan itu dapat terlihat Bahasa verbal-nonverbal yang saling berinteraksi. Bahasa tubuh, akan menjadi pengendali terhadap teks yang diungkapkan oleh “terperiksa”, apakah terjadi konsistensi dan inkonsistensi dengan yang kata diucapkan dengan gerak tubuh. Mulai dari gerak mata, gambaran wajah, narasi teks hingga anggota tubuh lainnya.

Pembahasan rinci tentang kebohongan dituangkan dalam buku karangan Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foos berjudul: Theories of Human Communication, edisi ke-9 (2009). Teori Kebohongan itu mengungkapkan bahwa proses komunikasi dan interaksi yang terjadi dan berlanjut antarpelaku komunikasi menggunakan proses maju-mundur (inkonsistensi). Pakar tentang percakapan, membahas pelaku komunikasi (baca: tersangka dan terperiksa) berbohong, karena: (1) Ingin mengatur informasi (manipulasi), (2) Mempunyai motivasi berbohong, (3) Kepentingan pribadi untuk menyembunyikan sesuatu, (4) Melindungi diri, keluarga dan kroninya, (5) Ketakutan kehilangan kekuasaan dan wibawa, (6) Menyembunyikan rahasia, (7) Hukuman sosial dan kehilangan nama baik, dan (8) sudah menjadi tabit (karakter) sebagai pembohong. Dari delapan parameter itu menunjukkan kenapa kita berbohong bahwa setiap percakapan perlu komitmen dan bahasa hati nurani dalam wujud kejujuran.

Jadi, ada tersangka atau terperiksa bersumpah dengan kitab suci di atas kepala, masih ada juga komunikator yang melakukan manipulasi informasi di depan sidang, semisal seseorang dalam menjalankan tampuk kekuasaan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), namun fakta dilapang tidak demikian. Untuk membuktikan bahwa pemimpin tersebut tidak melakukan KKN, kita bisa membuka Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017, pasal 30, menjelaskan; “Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam satu daerah, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang ditimbulkan karena perkawinan”. Legal standing dan aturan hukum secara jelas dan tegas, pasal ini menjadi rujukan utama, apakah pemimpin ini melakukan tindakan melawan aturan. Walaupun, jika ada pemimpin mengatakan saya tidak melakukan KKN tetapi fakta dilapangan terjadi. Itulah kebohongan.

Ada baiknya kita berkaca kepada seorang lagendaris dan tokoh intelektual dan Perdana Menteri Kerajaan Tallo yang memerintah tahun 1641-1654, ketokohannya penuh anutan yang perlu dianuti. Beliau adalah Karaeng Pattingalloang, dengan diksi kepemimpinan: “Takutlah kepada orang jujur”. Betapa kejujuran menjadi senjata utama dan modal sosial sebagai pemimpin untuk dapat dipercaya di depan rakyatnya. Bagaimana dengan pemimpin di depan mata kita? Jawabnya ada di persepsi kita masing-masing! (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...