Politikus PKB Diperiksa KPK Terkait Suap Proyek PUPR

Rabu, 14 Agustus 2019 - 13:03 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan politikus PKB yang tercatat sebagai anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Politikus PKB itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha (HA).

Selain Jazilul, penyidik lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mutakin selaku Staf Administrasi anggota DPR Fraksi PKB Musa Zainudin.

“Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk proses penyidikan tersangka HA (Hong Artha),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/8).

Kemarin penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap legislator PKB lainnya, Fathan. Namun ‘anak buah’ Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di DPR itu mangkir dari pemeriksaan KPK. Pemeriksaan terhadap Fathan akan dijadwalkan ulang.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha John Alfred, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementeriaan PUPR.

Menyeruput Kopi Toraja Terbanyak Ditargetkan Masuk MURI

KPK Dalami Pemberian Suap kepada Menag Lukman

Jemaah Haji Indonesia Berangsur Tinggalkan Mina

PDIP Siapkan Penantang Lawan Kaswadi Razak di Pilkada Soppeng

Kepuasan Kerja ASN di Soppeng Dapat Dipengaruhi dari Budaya Lokal

Hong Artha ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2019, silam. Namun, sejak ditetapkan sebagai tersangka setahun silam, KPK belum melakukan penahanan terhadap Hong Artha.

Hong Artha diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

Salah satu penyelenggara yang diduga menerima suap dari Hong Artha yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar dari Hong Artha.

Atas perbuatannya, Hong Artha disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hong Artha merupakan tersangka ke-12 setelah sebelumnya KPK menetapkan 11 orang lainnya. 11 orang yang dijerat KPK tersebut sudah divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara. (jp)